Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
Umum
21 jam yang lalu
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
2
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
Umum
21 jam yang lalu
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
3
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
Umum
21 jam yang lalu
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
4
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Olahraga
21 jam yang lalu
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
5
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
Umum
21 jam yang lalu
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
6
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Umum
22 jam yang lalu
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Home  /  Berita  /  DPR RI
Dialektika Demokrasi

Satu Keluarga bisa Terima Bansos Pandemi hingga Rp30 Juta, Legislator Dorong DTKS Terpusat di Kemensos

Satu Keluarga bisa Terima Bansos Pandemi hingga Rp30 Juta, Legislator Dorong DTKS Terpusat di Kemensos
Wakil ketua Komisi VIII DPR RI/Legislator fraksi PKB Dapil Sumatera Utara (Sumut) II, Marwan Dasopang dalam sebuah kesempatan. (foto: dok. ist.)
Kamis, 19 November 2020 19:10 WIB
JAKARTA - Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menilai, bantuan sosial (Bansos) semasa pandemi Covid-19 yang dieksekusi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah berjalan cukup baik.

Tapi, patut menjadi perhatian bahwa Bansos bukan hanya dilakukan oleh Kemensos, sehingga efektivitasnya juga menjadi soal.

"Tenyata setelah kita kumpul bantuan sosial (Bansos) dari semua jenis, itu yang bisa Rp30 juta per satu keluarga," kata Marwan dalam diskusi Dialektika Demokrasi garapan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Kesetjenan DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Bukan bermaksud tak empati, tapi menurut Marwan, membentuk manusia-manusia Indonesia yang naik level menjadi penyantun/pemberi sedekah juga penting. Karenanya, persoalan data dan otoritasi adalah hal mendasar.

"Karena itu mari kita bersama, kita desak pemerintah, kita yakinkan bahwa DTKS (data terpadu kesejaheraan sosial) itu harus ada di Kemensos. (Agar, red) akhirnya orang tidak bisa membuat program sendiri. Sasaran saya untuk listrik harus sekian, sasaran saya untuk kesehatan sekian, sudah, diaudit itu," kata Marwan.

Dengan semakin baiknya DTKS, menurut Marwan, akan sangat mendukung program-program pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

"Karena itu komisi VIII sudah mendesak, dan kita memberikan anggaran untuk Pusdatin Kemensos sebagai pusat pendataan yang akan melakukan perubahan dan perbaikan data," kata Marwan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Sumatera Utara, DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Ekonomi
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77