Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
Umum
19 jam yang lalu
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
2
Era Baru, Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Dikemas Dalam Sports Entertainment
Beladiri
12 jam yang lalu
Era Baru, Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Dikemas Dalam Sports Entertainment
3
Sashenka Ukir Sejarah, Pejudo Pertama dan Penyumbang Medali Pertama Indonesia
Olympic
16 jam yang lalu
Sashenka Ukir Sejarah, Pejudo Pertama dan Penyumbang Medali Pertama Indonesia
4
NOC Indonesia: Keselamatan Atlet Tidak Boleh Hanya Menjadi Komitmen di Atas Kertas
KOI
14 jam yang lalu
NOC Indonesia: Keselamatan Atlet Tidak Boleh Hanya Menjadi Komitmen di Atas Kertas
5
Okto Dorong Indonesia Jadi Tuan Rumah World Championships Skateboarding
KOI
14 jam yang lalu
Okto Dorong Indonesia Jadi Tuan Rumah World Championships Skateboarding
6
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
Umum
20 jam yang lalu
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
Home  /  Berita  /  Kriminal
Dialektika Demokrasi

Satu Keluarga bisa Terima Bansos Pandemi hingga Rp30 Juta, Legislator Dorong DTKS Terpusat di Kemensos

Satu Keluarga bisa Terima Bansos Pandemi hingga Rp30 Juta, Legislator Dorong DTKS Terpusat di Kemensos
Wakil ketua Komisi VIII DPR RI/Legislator fraksi PKB Dapil Sumatera Utara (Sumut) II, Marwan Dasopang dalam sebuah kesempatan. (foto: dok. ist.)
Kamis, 19 November 2020 19:10 WIB
JAKARTA - Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menilai, bantuan sosial (Bansos) semasa pandemi Covid-19 yang dieksekusi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah berjalan cukup baik.

Tapi, patut menjadi perhatian bahwa Bansos bukan hanya dilakukan oleh Kemensos, sehingga efektivitasnya juga menjadi soal.

"Tenyata setelah kita kumpul bantuan sosial (Bansos) dari semua jenis, itu yang bisa Rp30 juta per satu keluarga," kata Marwan dalam diskusi Dialektika Demokrasi garapan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Kesetjenan DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Bukan bermaksud tak empati, tapi menurut Marwan, membentuk manusia-manusia Indonesia yang naik level menjadi penyantun/pemberi sedekah juga penting. Karenanya, persoalan data dan otoritasi adalah hal mendasar.

"Karena itu mari kita bersama, kita desak pemerintah, kita yakinkan bahwa DTKS (data terpadu kesejaheraan sosial) itu harus ada di Kemensos. (Agar, red) akhirnya orang tidak bisa membuat program sendiri. Sasaran saya untuk listrik harus sekian, sasaran saya untuk kesehatan sekian, sudah, diaudit itu," kata Marwan.

Dengan semakin baiknya DTKS, menurut Marwan, akan sangat mendukung program-program pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

"Karena itu komisi VIII sudah mendesak, dan kita memberikan anggaran untuk Pusdatin Kemensos sebagai pusat pendataan yang akan melakukan perubahan dan perbaikan data," kata Marwan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Sumatera Utara, DKI Jakarta, Badminton, Kriminal, Nasional, Ekonomi
wwwwww