DPD RI Pererat Kerjasama Alusista dengan Korsel
 |
| Wakil ketua DPD RI, Nono Sampono (kanan) saat menjamu wakil ketua Parlemen Korea Selatan, Kim Sanghee, pada Selasa (24/11/2020) di Senayan, Jakarta. (foto: istimewa) |
Selasa, 24 November 2020 21:38 WIB
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima kunjungan wakil ketua Parlemen Korea Selatan, Kim Sanghee, pada Selasa (24/11/2020). Ini adalah kunjungan pertama Sanghee ke negara sabahat, sejak Ia dilantik.
Kepada DPD RI, Sanghee menyatakan harapan agar kerjasama pengadaan pesawat tempur yang sedang mandeg di Indonesia, bisa diteruskan kembali. Ini adalah salah satu harapan yang disampaikan, selain Ia juga mendorong penguatan kerjasama bidang ekonomi.
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen Senayan itu, wakil ketua DPD RI Nono Sampono juga memberi perhatian khusus pada bidang pertahanan dan keamanan dalam kerjasama Indonesia-Korsel.
Ke depan, kata Nono, "juga penting untuk peningkatan kerjasama coastguard (kapal penjaga laut/pantai, red) Korea Selatan dan Indonesia,".
Terkait kesepahaman ini, ketua Badan Kerjasama Parlemen DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman menyatakan, DPD RI ingin segera membalas kunjungan Sanghee dengan berangkat ke Korea secepatnya.
Kunjungan itu, kata Farid, "untuk membawa nota kesepakatan tertulis kerjasama antara DPD RI dengan Parlemen Korea Selatan,".
Sebagai pengingat, Nono Sampono yang mempunyai latar belakang militer, memang tercatat konsen memperhatikan ketahanan negara Republik Indonesia di laut, menyusul ketegangan Amerika Serikat dengan China di laut China Selatan yang kian memanas.
Amerika Serikat dan China, sedianya sama-sama negara anggota G20. Begitu pun dengan Indonesia dan Korea Selatan.
Pada Kamis (09/07/2020) lalu, Nono memaparkan kondisi terkini di Laut China Selatan, dan memaparkan peta geolilitik serta dampak jika ketegangan Amerika-China di Laut China Selatan memuncak.
Indonesia menurut Nono kala itu, memang memiliki keuntungan dari segi geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan kedua negara yang bersitegang, diyakini Nono, memiliki kepentingan besar pada Indonesia.
Dengan berbagai analisanya, Nono mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat poros maritim Indonesia dengan memastikan tak terjadi perang antara AS-China di Laut China Selatan.***
