Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
7 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
2
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
Ekonomi
8 jam yang lalu
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
3
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
5 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
4
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
5 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
5
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
6 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
6
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
Olahraga
5 jam yang lalu
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
Home  /  Berita  /  DPR RI

Pandemi Masih Berlangsung, Legislator NasDem Dorong Reformasi Menyeluruh di Kemensos

Pandemi Masih Berlangsung, Legislator NasDem Dorong Reformasi Menyeluruh di Kemensos
Anggota fraksi NasDem Komisi VIII DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I, Lisda Hendrajoni (kiri) dalam salah satu kegiatan reses Desember 2020 di Tapan, Pesisir Selatan. (gambar: ist)
Rabu, 16 Desember 2020 20:06 WIB

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menekankan pentingnya reformasi birokrasi secara menyeluruh di Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Langkah ini, diyakini lebih tepat ketimbang wacana pembubaran Kemensos.

"Kita prihatin dengan peristiwa mensos terjaring proses hukum di KPK ya. Dan menyikapinya, harus dengan tindakan cepat pergantian person di internal Kemensos agar kegiatan Kemensos bisa terus berjalan, karena bagaimanapun jaring pengaman sosial masih harus dilanjutkan untuk menjamin hajat hidup rakyat," kata Lisda kepada GoNews.co, Rabu (16/12/2020) malam.

"Jadi, bukan dengan membubarkan Kemensos seperti yang diwacakan saat ini. Istilahnya, ketika lumbung padi diganggu oleh tikus, bukan lumbungnya yang kita bakar, tapi tikusnya yang kita bunuh," imbuh Lisda menjelaskan.

Paradigma pembenahannya harus holistik, bukan sebatas mengganti Mensos tapi siapa-siapa yang menjabat sebagai eselon I di Kemensos juga harus diperhatikan.

"Iya ini harus. Jadi, reformasinya menyeluruh di tubuh Kemensos," kata Lisda.

Mengenai sosok pengganti mensos Juliari Batubara, Lisda menyatakan hal tersebut adalah hak preogratif presiden Jokowi. Dirinya mendengar ada sosok dari partai politik yang digadang-gadang untuk mengganti Juliari, ada juga dorongan relawan agar mensos dijabat oleh sosok profesional.

"Menurut saya, yang terpenting adalah personnya, bukan dari mana Ia berasal. Dari parpol pun, jika dia profesional kan baik juga toh. Tapi parpol juga sebaiknya tidak memaksakan jika kadernya belum ada yang tepat untuk mengisi jabatan mensos. Dan perlu diingat kursi menteri adalah hak preogratif presiden," ujar Lisda.

Satu hal yang sangat penting, menurut Lisda, seorang mensos harus mengetahui pasti apa yang dialami oleh masyarakat hingga ke level bawah dan pelosok, memiliki data yang kuat, sehingga program-program sosial bisa tepat dan berjalan efektif. Terlebih, situasi ekonomi-sosial di tahun mendatang masih mungkin membutuhkan banyak effort untuk memastikan hajat hidup rakyat terpenuhi.

"Sipapun yang menjabat mensos selanjutnya, harus bisa memastikan bahwa jaring pengaman sosial tahun mendatang terlaksana dengan lebih baik. Ada hal baik di Kemensos seperti pembenahan data terpadu kesejahteraan sosial yang ditargetkan rampung tahun depan, itu harus dilanjutkan oleh menteri setelah Pak Juliari," kata Lisda.

Hal lain terkait program jaring pengaman sosial masa mendatang, lanjut Lisda, dirinya termasuk yang berpandangan bahwa bansos tunai lebih efektif ketimbang bansos dalam bentuk barang. Selain karena proses audit jadi lebih sederhana, impact ekonomi juga jadi lebih baik.

"Dengan bansos tunai, misalnya satu kabupaten ada yang Rp8 miliar atau Rp10 miliar, masyarakat penerima akan berbelanja di toko-toko di kabupaten tersebut sehingga ada perputaran ekonomi disana. Sementara jika dengan bansos barang yang dikirim ke daerah, biaya kirim per truk juga kan tidak sedikit, yang jika diakumulasi maka biaya akomodasi bansos barang di beberapa kabupaten misalnya, itu bisa digunakan untuk membeli sekian ton beras. Belum lagi jika kita bicara mengenai kualitas barang isian bansos yang belum tentu terjaga," tutup Lisda.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Sumatera Barat, DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik, Umum
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77