Bukan Cuma Kemensos, Kemenag juga Perlu Direformasi

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni mengungkapkan, reformasi birokrasi perlu dilakukan di Kementerian Agama (Kemendag) RI.

Dorongan Lisda, menyusul adanya laporan pemotongan dana bantuan operasional (BOP) sebesar 40 persen di daerah.

"Saya pikir penting dilakukan reformasi menyeluruh di tubuh Kemenag sampai ke tingkat bawah. Potongan 40 persen dari dana bantuan operasional selama pandemi ini merupakan laporan yang saya terima langsung dari daerah," kata legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I itu kepada GoNews.co, Kamis (17/12/2020).

Sebelumnya, kata Lisda, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag terbilang kurang mendapat perhatian selama pandemi. Padahal, pemenuhan kebutuhan mereka untuk menerapkan protokol kesehatan di lingkup civitas mereka jelas membutuhkan bantuan Kemenag.

"Kami akhirnya mengajukan kepada Kemenag, dan alhamdulillah dapat. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata masih ada persoalan-persoalan demikian. Sehingga saya pikir, memang perlu dilakukan reformasi di birokrasi Kemenag," terang politisi partai NasDem itu.

Diberitakan sebelumnya, Lisda juga menyoroti reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Sosial (Kemensos) RI, menyusul terjaringnya mensos Juliari Batubara dalam proses hukum di KPK.

Ia berseberangan dengan pihak yang menyuarakan pembubaran Kemensos. Baginya, pembenahan person termasuk perombakan eselon I jauh lebih tepat ketimbang membubarkan Kemensos.

Kondisi pandemi yang masih belum jelas ujungnya, menurut Lisda, masih membutuhkan peran Kemensos untuk menjaga hajat hidup rakyat di tahun-tahun mendatang.

"Bukan lumbungnya kan kita bakar, tapi tikusnya yang kita bunuh," kata Lisda menganalogi.***