Legislator dari Fraksi yang Berbeda Soroti Dana Desa

JAKARTA - Wakil ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk komprehensif mengevaluasi penyaluran Dana Desa pada tahun 2020.

"Kemendes PDTT harus melakukan evaluasi sehingga percepatan Dana Desa yang dimulai pada Januari 2021 dapat berjalan efektif dan efisien. Jangan sampai ada data desa fiktif yang bermasalah masih menerima Dana Desa," kata Azis yang merupakan legislator fraksi partai Golkar itu, Rabu (6/1/2021).

Pengawasan terhadap Dana Desa harus betul-betul efektif dilakukan. Menurut Azis, Peraturan Menteri Desa PDTT 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 terutama Desa Aman COVID-19 dan BLT Desa, cukup untuk dijadikan pijakan.

Rabu yang sama, legislator fraksi PKS, Anis Byarwati, juga bicara mengenai Dana Desa. Anis menjadikan optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk mengembangkan potensi desa, sebagai catatan tersendiri dalam menyikapi mahalnya kacang kedelai yang berakibat pada mahalnya harga tahu-tempe.

"Seharusnya Dana Desa bisa dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Dan salah satunya adalah untuk pengembangan kedelai lokal. Pada tahun 1992, Indonesia pernah melakukan swasembada kedelai, dan saat itu produksi dari petani kedelai Indonesia mencapai 1,8 juta ton per tahun," kata Anis yang juga menjabat ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan itu.

Selain Anis, rekan satu fraksinya, Mardani Ali Sera, juga bicara mengenai Dana Desa. Ia bicara mengenai pentingnya pengawasan bersama terhadap Dana Desa 2021.

Laporan dari Anti Corruption Committee yang dikutip Mardani menyebut, kasus korupsi Dana Desa di tahun 2020 terjadi sebanyak 25 perkara dan telah merugikan negara sebesar Rp4,5 miliar.

"Jangan sampai (korupsi Dana Desa) kembali terjadi di situasi yang kian sulit ini," kata Mardani, Selasa (5/1/2021) kemarin.***