Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gagal jadi Anggota DPR, Budiman Sudjatmiko Kebagian jadi Komisaris PTPN V Riau
Peristiwa
22 jam yang lalu
Gagal jadi Anggota DPR, Budiman Sudjatmiko Kebagian jadi Komisaris PTPN V Riau
2
Setelah Sempat Tolak 2 RUU, Kini PAN Minta RUU Pemilu Dibatalkan
Politik
12 jam yang lalu
Setelah Sempat Tolak 2 RUU, Kini PAN Minta RUU Pemilu Dibatalkan
3
Baleg DPR akan Lanjutkan Proses RUU Pemilu
DPR RI
7 jam yang lalu
Baleg DPR akan Lanjutkan Proses RUU Pemilu
4
Sempat Positif Covid-19, Perajin di Pesisir Selatan Ciptakan Batik Motif Virus Corona
Peristiwa
10 jam yang lalu
Sempat Positif Covid-19, Perajin di Pesisir Selatan Ciptakan Batik Motif Virus Corona
5
Diguyur Hujan Deras, Manado Kembali Banjir dan Longsor
Peristiwa
10 jam yang lalu
Diguyur Hujan Deras, Manado Kembali Banjir dan Longsor
6
Miris, Saat Bantu Orang Tua Bikin Batu Bata, Siswi SD di Pekanbaru Ini Kehilangan Tangannya
Umum
8 jam yang lalu
Miris, Saat Bantu Orang Tua Bikin Batu Bata, Siswi SD di Pekanbaru Ini Kehilangan Tangannya
Home  /  Berita  /  DPR RI

Penyaluran Dana Desa 2021 Harus Efektif dan Efisien, DPR Minta Evaluasi yang Tahun Lalu

Penyaluran Dana Desa 2021 Harus Efektif dan Efisien, DPR Minta Evaluasi yang Tahun Lalu
Wakil ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dalam suatu kesempatan. (foto: istimewa)
Rabu, 06 Januari 2021 11:58 WIB

JAKARTA - Wakil ketua DPR RI, Azis Syamsuddin meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk komprehensif mengevaluasi penyaluran Dana Desa pada tahun 2020.

"Kemendes PDTT harus melakukan evaluasi sehingga percepatan Dana Desa yang dimulai pada Januari 2021 dapat berjalan efektif dan efisien. Jangan sampai ada data desa fiktif yang bermasalah masih menerima Dana Desa," kata Azis Syamsuddin, Rabu (6/1/2021).

Pengawasan terhadap Dana Desa harus betul-betul efektif dilakukan. Menurut Azis, Peraturan Menteri Desa PDTT 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 terutama Desa Aman COVID-19 dan BLT Desa, cukup untuk dijadikan pijakan.

Efisiensi dan efektivitas Dana Desa, menurut Azis, bisa dilakukan dengan memastikan aparat desa menggunakan sistem informasi desa yang terintegrasi ke seluruh desa melalui https://sid.kemendesa.go.id.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah melalui RAPBN 2021 telah merencanakan anggaran Dana Desa sebesar Rp72 Triliun. Nilai tersebut sama dengan anggaran 2020 yang dipublikasi Kemenko PMK pada 11 Mei 2020 lalu. Sementara itu, laporan dari Anti Corruption Committee yang dikurasi GoNews.co menyebut, kasus korupsi dana desa di tahun 2020 terjadi sebanyak 25 perkara dan telah merugikan negara sebesar Rp4,5 miliar.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Lampung, DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Pemerintahan, Ekonomi
wwwwww