Pupuk Subsidi Langka, MPR Tagih Komitmen Kementan Membantu Petani

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menagih komitmen Kementerian Pertanian untuk membantu petani Indonesia dalam penyediaan pupuk bersubsidi.

Pasalnya, banyak daerah di Indonesia yang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi pada musim tanam ini. "Memang benar, terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena munculnya kebijakan Pemerintah untuk melakukan pengurangan kuota pupuk bersubsidi sebesar 50% yang berimbas pada petani, masyarakat kecil, dan UMKM yang bergerak di bidang pertanian," ujarnya, Kamis (7/1/2021).

Menurut Syarief Hasan, kelangkaan pupuk bersubsidi ini harus segera diselesaikan oleh Pemerintah. "Pertanian adalah lumbung pangan utama Indonesia dan garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, sehingga persoalan ini harus segera diselesaikan," ungkap Syarief.

Apalagi, beberapa daerah seperti Karawang, Jawa Barat yang harusnya menjadi penyanggah utama pupuk di Indonesia juga harus kehabisan stok. "Ironis memang, Karawang memiliki pabrik pupuk yang berlokasi di Cikampek Karawang tetapi masih kekurangan stok pupuk bersubsidi untuk pertanian di Karawang," ungkapnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong Pemeeintah untuk mengevaluasi dan memperkuat subsidi pupuk. "Subsidi pupuk ini menyangkut hajat hidup Rakyat orang banyak sehingga Pemerintah harus memberikan anggaran dan perhatian yang lebih agar tidak ada lagi kekurangan stok pupuk di Indonesia," tegas Syarief.

Ia menilai, jika Pemerintah tidak segera menambahkan subsidi pupuk maka akan semakin banyak petani yang menggunakan pupuk non-subsidi. "Jika petani kecil beralih ke pupuk non-subsidi maka bisa dipastikan keuntungan dari hasil pertanian mereka menjadi semakin kecil karena harus menutupi biaya pupuk yang semakin mahal," tandasnya.

Syarief Hasan menegaskan, jika masalah ini tidak segera diselesaikan maka akan semakin memberatkan pemulihan ekonomi nasional. "Jika mereka diberatkan dengan mahalnya dan langkanya pupuk bersubsidi yang membuat petani rugi,dan akan mengganggu ketahanan pangan NKRI dan hal ini kontraproduktif dengan kebijakan PEN yang diambil oleh Pemerintah," tukasnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa ekonomi nasional yang merosot akibat Pandemi Covid-19 dapat dipulihkan lewat penguatan pertanian. "Data dari BPS RI menunjukkan kontribusi tertinggi adalah sektor pertanian terhadap PDB mencapai 15%. Jika mereka dibantu, dikuatkan, dan diberi subsidi maka petani dapat berkontribusi dalam memulihkan ekonomi nasional," pungkasnya.***