Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pemerintah Diminta Tegas dan Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
Kesehatan
24 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Tegas dan Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
2
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
Peristiwa
24 jam yang lalu
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
3
Pernah Diramal Mbak You, Gunung Semeru Hari Ini Meletus, Luncurkan Awan Panas Sejauh 4,5 KM
Peristiwa
19 jam yang lalu
Pernah Diramal Mbak You, Gunung Semeru Hari Ini Meletus, Luncurkan Awan Panas Sejauh 4,5 KM
4
Selalu Gratiskan Biaya Berobat Santri, Dr Andriani Wafat saat Gempa Guncang Mamuju
Peristiwa
23 jam yang lalu
Selalu Gratiskan Biaya Berobat Santri, Dr Andriani Wafat saat Gempa Guncang Mamuju
5
Sinergikan SDGs, Gus Menteri Minta Desa Lakukan Pendataan secara Mikro
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Sinergikan SDGs, Gus Menteri Minta Desa Lakukan Pendataan secara Mikro
6
Tanpa Atribut, FPI Buka Posko Dapur Umum dan Bantu Evakuasi Korban Banjir di Kalsel
Peristiwa
18 jam yang lalu
Tanpa Atribut, FPI Buka Posko Dapur Umum dan Bantu Evakuasi Korban Banjir di Kalsel
Home  /  Berita  /  Kesehatan

RS Rujukan di Jabodetabek Penuh, Wakil Ketua MPR Minta Fasilitas Isolasi Diperbanyak

RS Rujukan di Jabodetabek Penuh, Wakil Ketua MPR Minta Fasilitas Isolasi Diperbanyak
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan. (Foto: Humas MPR)
Sabtu, 09 Januari 2021 00:38 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam memotong rantai penyebaran Covid-19.

Pasalnya, jumlah kasus yang terus meningkat berimbas pada pelayanan Rumah Sakit (RS) Rujukan yang tidak lagi mampu menampung pasien Covid-19 di beberapa daerah, khususnya Jabodetabek.

Memang, Pandemi Covid-19 belum menunjukkan pelandaian kasus. Data dari Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan terjadi kenaikan kasus positif harian tertinggi selama Pandemi yang mencapai 9.321 kasus pada Kamis (8/1/2021). Sehingga, total kasus menjadi 797.723 kasus dengan 23.520 diantaranya meninggal dunia.

Akibatnya, ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang Intensive Care Unit (ICU) di RS Rujukan Jabodetabek terisi 100 persen. Pada akhirnya, banyak pasien Covid-19 yang tidak mendapatkan kamar dan terpaksa duduk beberapa hari. Bahkan, ada beberapa kasus pasien gejala berat yang meninggal dunia karena terlambat tertolong disebabkan kapasitas RS Rujukan yang sudah penuh.

Syarief Hasan menilai, masalah ini harus diselesaikan dari hulu masalahnya. "Masalah pelayanan RS Rujukan ini muncul ketika Pemerintah tidak mampu menekan penyebaran Pandemi Covid-19 sehingga RS Rujukan kewalahan menerima pasien. Pemerintah harus mengambil langkah tegas memutus penyebaran Pandemi Covid-19," ungkap Syarief, Jumat (8/1/2021).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap infrastruktur RS-RS Rujukan di Indonesia. "RS Rujukan inilah yang menjadi pusat penanganan Covid-10 sehingga perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitasn seperti tempat tidur ICU dan menjadi catatan juga bahwa terbatasnya infrastruktur RS ini menyebabkan para tenaga medis mengalami stress dan kondisi yg sangat terganggu phisik dan mentalnya," tandasnya.

Ia juga mendorong Pemerintah untuk memperbanyak fasilitas rumah isolasi mandiri mild moderate yang sesuai standar. "Fasilitas isolasi mandiri untuk pasien bergejala ringan dapat mengurangi beban RS-RS Rujukan sehingga fokus pada penanganan pasien Covid-19 dengan gejala berat," tukasnya.

Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah untuk *lmengoptimalkan data satu pintu untuk meminimalisir penumpukan pada RS Rujukan tertentu. "Salah satu masalah kita adalah data yang belum terintegrasi dengan baik sehingga ada RS Rujukan yang sudah penuh, namun selalu mendapat pasien rujukan sehingga menyebabkan penumpukan pasien. Akhirnya, pasien yang kasian," urainya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini mengutarakan, Pandemi Covid-19 ini harusnya menjadi pembelajaran bagi Pemerintah untuk lebih tegas di awal kemunculan Covid-19. "Pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan pembatasan sosial dan penegakan protokoler kesehatan untuk memotong hulu masalah ini," ungkap Syarief Hasan.

Ia juga mendorong Pemerintah untuk segera melakukan finalisasi terkait vaksin Covid-19. " Pemerintah harus segera menyelesaikan uji klinis, uji kelayakan, dan uji kehalalan vaksin sehingga vaksinasi dapat segera dilakukan. Kita berharap, vaksinasi ini dapat menjadi salah satu jalan untuk menanggulangi Covid-19," pungkasnya.***

wwwwww