DPR Dinilai Perlu Memastikan Ketersediaan Informasi Publik

JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, pembatasan kehadiran fisik (termasuk dalam rapat-rapat) di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, bisa menjadi alasan dari terbengkalainya pelayanan publik yang mungkin saja terjadi.

"Ada bahaya ketika semuanya serba dibatasi, DPR bisa saja merancang proses yang sembunyi-sembunyi untuk memuluskan kepentingan sepihak mereka dalam pembuatan kebijakan tertentu. Protokol kesehatan akan menjadi senjata pamungkas untuk membenarkan proses tertutup yang akan dilakukan. Ini tentu berbahaya karena DPR sebagai lembaga perwakilan lebih kental menjadi alat politik partai ketimbang rakyat," kata Lucius kepada GoNews.co, Senin (11/1/2021).

Menurut Lucius, di tengah pemberlakuan pembatasan kehadiran fisik, DPR perlu memastikan bahwa informasi publik selalu tersedia di situs resmi DPR.

"Informasi publik tentu tak bisa disederhanakan dengan menyediakan rekaman live streaming untuk rapat-rapat yang dilakukan, tetapi bahan-bahan tertulis serta data-data pendukung juga harus dibuka ke publik. Risalah, catatan rapat, laporan singkat, dan model-model pelaporan tertulis lain harus dilakukan cepat agar publik punya referensi pembaruan dalam mengikuti proses pembuatan kebijakan oleh DPR," kata Lucius.

Lebih jauh, menurut Lucius, tuntutan ketersediaan informasi ini lebih mendesak bagi DPR ketimbang soal keterbukaan informasi, karena keterbukaan informasi tanpa ada informasi sama saja bohong.

"Maka yang paling mendesak, siapkan secara serius informasi untuk publik dan kalau sudah siap, sampaikan itu ke publik secepatnya," kata Lucius.

Lucius memungkasi, tentu pekerjaan-pekerjaan teknis administratif tersebut merupakan tugas Kesetjenan, akan tetapi kemauan politik DPR untuk menyediakan informasi itu menjadi modal bagi DPR untuk mendorong Kesetjenan menyediakan informasi.

"Jadi ini kerja DPR sebagai lembaga yang sekaligus menjadi tanggungjawab pimpinan DPR untuk mewujudkannya," kata Lucius.***