Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Penduduk Indonesia Dirilis Berjumlah 271.349.889 Jiwa, 17.463 Diantaranya Berusia 100-115 Tahun
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Penduduk Indonesia Dirilis Berjumlah 271.349.889 Jiwa, 17.463 Diantaranya Berusia 100-115 Tahun
2
Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit
MPR RI
18 jam yang lalu
Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit
3
Sambangi Mendagri, Amerika Apresiasi Suksesnya Pilkada 2020
Nasional
21 jam yang lalu
Sambangi Mendagri, Amerika Apresiasi Suksesnya Pilkada 2020
4
4 Sektor Industri Nasional yang bisa Bertahan di Tengah Pandemi
Ekonomi
23 jam yang lalu
4 Sektor Industri Nasional yang bisa Bertahan di Tengah Pandemi
5
Sultan Najamudin: Polri Harus Bisa jadi Tonggak Utama Penegakan Hukum di Indonesia
Peristiwa
19 jam yang lalu
Sultan Najamudin: Polri Harus Bisa jadi Tonggak Utama Penegakan Hukum di Indonesia
6
Karena Kasus Ini, Komisi III DPR Desak Yasona Copot Liberty Sitinjak dari Kakanwilkumham DKI
Hukum
20 jam yang lalu
Karena Kasus Ini, Komisi III DPR Desak Yasona Copot Liberty Sitinjak dari Kakanwilkumham DKI
Home  /  Berita  /  Hukum

Penjemputan Paksa Terduga Penolak Otsus dan Pendukung ULMWP, Bisa Di-praperadilan-kan

Penjemputan Paksa Terduga Penolak Otsus dan Pendukung ULMWP, Bisa Di-praperadilan-kan
Aksi The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat. (foto: dok. ist./jubi)
Senin, 11 Januari 2021 10:39 WIB

JAKARTA - Anggota DPD RI, Filep Wamafma menilai, penjemputan paksa tanpa surat penangkapan terhadap sejumlah orang di Biak dan Supiori bisa saja di-praperadilan-kan.

"Dapat dikatakan bahwa penangkapan tanpa memperlihatkan surat tugas, dan/atau surat perintah penangkapan, dan tidak segera memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga tersangka adalah tidak sah dan dapat di-praperadilan-kan," kata Filep, Senin (11/1/2021).

Laporan yang diterima Filep menyebut, penangkapan terjadi pada tanggal 4-7 Januari 2021. Warga yang ditangkap diperiksa di Polsek Warsa Biak Utara dan Polres Sorndiweri-Supiori. Berita yang beredar, penangkapan tersebut disebabkan karena mereka menolak perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) dan dianggap mendukung Deklarasi Pemerintahan dari ULMWP. Mereka yang ditangkap ini kemudian diminta membuat pernyataan yang mendukung kelanjutan Otsus Papua.

Dalam konteks hukum acara pidana, terang Filep, sudah menjadi kewajiban polisi untuk memperlihatkan surat tugas serta memperlihatkan surat perintah penangkapan kepada tersangka, yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan dan tempat di Ia akan diperiksa (Pasal 18 ayat 1 KUHAP).

Tidak cukup di situ katanya, Pasal 18 ayat (3) KUHAP juga menyebutkan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

"Memang Polisi boleh melakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan, namun dalam hal tertangkap tangan. Apakah mereka yang ditangkap di Biak dan Supiori itu tertangkap tangan? Alasan penolakan Otsus dan mendukung Deklarasi Pemerintahan dari The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat, harus dapat dibuktikan terkait tertangkap tangannya itu," kata Filep.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPD RI, Nasional, Politik, Pemerintahan, Hukum, Peristiwa
wwwwww