Ulang Tahun PDIP, Ahmad Basarah: Kami Semakin Kokoh Mengawal Negara Pancasila

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyampaikan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada kader serta simpatisan PDI Perjuangan. Menurutnya di usia yang ke-48 tahun ini, PDI Perjuangan mampu melewati berbagai ujian sejarah.

Basarah mengatakan dinamika dan dialektika politik di Indonesia telah mencetak PDI Perjuangan sebagai politik yang lebih dewasa dan tokoh dalam menjaga negara Pancasila serta merawat kebhinekaan. Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada semua unsur masyarakat.

"Saya sebagai unsur pimpinan MPR RI dan sebagai salah seorang Ketua PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada setiap kader dan semua unsur masyarakat yang masih setia, bersimpati dan memberi kepercayaan pada perjuangan partai kami," ungkap Basarah dalam keterangannya, Minggu (10/1/2021).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan sejarah PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Bung Karno di Bandung pada 4 Juli 1927. Menurutnya dalam dinamika politik di bawah rezim orde baru, pada 10 Januari 1973, 5 partai politik sepakat melebur menjadi satu bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berkantor di Sekretariat PNI, Jalan Salemba Raya 73 Jakarta.

Deklarasi tersebut ditandatangani oleh wakil kelima partai, yakni MH Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI), A. Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), Beng Mang Rey Say dan FX Wignyo Sumarsono (Partai Katolik), S. Murbantoko R. J. Pakan dan Achmad Sukarmadidjaja (Partai Murba), dan Drs. M. Sadri (IPKI).

Ia menjelaskan setelah rezim Soeharto jatuh pada 1998, kepemimpinan Megawati Soekarnoputri semakin kuat. Meskipun pemerintah masih mengakui PDI di bawah kepemimpinan Soejadi dan Buttu Hutapea.

"Ibu Megawati Soekarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999. Sejarah inilah yang tak boleh dilupakan terutama harus diketahui oleh generasi milenial yang tak mengalami sejarah ini secara langsung," lanjutnya.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan selama menjadi aktivis PDI Perjuangan, ia menilai partai yang digelutinya semakin dewasa dalam mengawal ideologi Pancasila seraya merawat kebhinekaan demi menjaga keutuhan NKRI. Ia mengatakan bukti nyata PDI Perjuangan konsisten mengawal kesepakatan para pendiri bangsa terlihat dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Megawati saat menjadi Presiden, dilanjutkan Joko Widodo yang menjadi presiden dari unsur kader PDI Perjuangan.

"Partai kami selalu mengawal kebijakan yang mereka keluarkan agar tetap berada dalam kredo negara Pancasila. Tugas tersebut adalah amanat para pendiri bangsa dalam Pancasila yang harus kami jaga dan laksanakan," jelasnya.

Sekretaris Dewan Penasehat PP Baitul Muslimin Indonesia itu menjelaskan partainya menyadari mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Meski demikian menurutnya PDI Perjuangan juga melihat rakyat negeri ini sangat beragam, mulai dari aspek suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Karena itu, PDI Perjuangan yang punya akar historis kuat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan merupakan fusi bersama empat parpol lainnya yang telah disebutkan, maka tidak mungkin PDI Perjuangan melepaskan diri dari nasionalisme yang mereka perjuangkan. Di tengah menjaga dan menyuburkan nasionalisme itu, partai kami juga konsisten merawat spiritualisme bangsa sesuai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa," lanjutnya.

Basarah juga membantah tuduhan yang menyebutkan PDI Perjuangan dan pemerintah Jokowi saat ini anti-Islam, melakukan kriminalisasi ulama, atau pro PKI. Menurutnya jika tuduhan itu benar, tak mungkin di usia RI yang masih muda, Presiden Soekarno justru mendirikan Masjid Istiqlal, lalu 42 tahun berselang masjid itu pertama kali direnovasi di masa pemerintahan Jokowi.

Basarah juga menjelaskan sebagai bukti PDI Perjuangan mengawal kebijakan Jokowi agar selaras dengan arah kebijakan para pendiri bangsa yang menjadikan nasionalisme dan Islam dalam satu tarikan napas. Ia mencontohkan kejadian pada 2020 lalu. Jokowi menggelontorkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pesantren sebesar Rp 2,6 triliun.

Dana dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tersebut digelontorkan untuk membantu 21.173 pesantren, 62.153 lembaga madrasah diniyah takmiliyah serta 112.008 lembaga pendidikan Alquran agar mereka dapat memasuki masa adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Covid-19. Basarah yang kini menjabat Wakil Ketua Lazisnu PBNU mengajak semua pihak di tengah perayaan HUT PDI Perjuangan kali ini berhenti menyebar berita bohong tentang partainya dan Presiden Jokowi anti-Islam serta mendukung bangkitnya PKI.

"Negeri ini berhasil kita rebut dari tangan kolonialisme karena kita bersatu tanpa membeda-bedakan suku, agama, etnis ataupun antargolongan. Maka hanya dengan persatuan seluruh elemen bangsa Indonesia saat ini, pembangunan bangsa Indonesia dapat kita optimalkan, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini," pungkasnya.***