Dikabarkan bahwa banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dan hal lainnya yang menjadi alasan pemerintah untuk lebih matang dalam mempertimbangkan distribusi vaksin Covid-19, membuat durasi persiapn semakin panjang.
Hal yang menjadi pertanyaan publik yakni terkait prosedur vaksinasi Covid-19 terhadap Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan bahwa prosedur vaksinasi Covid-19 terhadap Presiden sama seperti yang dilakukan kepada masyarakat.
"Presiden sama, tidak ada bedanya, karena prosedurnya sama. Mungkin petugas datang, tinggal buka (lengan), jebret (suntik), selesai," kata Moeldoko seperti dilansir dari Antara.
Menurutnya, vaksinasi Covid-19 kepada Presiden, selaku orang pertama di Indonesia tidak berbeda dengan jenis vaksin yang akan digratiskan kepada masyarakat.
Sebelumnya, sebagian warga yang kurang percaya bahwa vaksin yang disuntikkan ke Presiden Jokowi adalah Sinovac.
Warganet lantas mengunggah foto jarum suntik saat Jokowi menerima vaksin dan dibandingkan dengan jarum suntik vaksin Sinovac dan Pfizer.
Sementara itu, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP Ribka Tjiptaning berpendapat bisa saja cairan yang disuntikkan kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh lainnya pada Rabu (13/1/2021) bukan vaksin buatan Sinovac.
Dugaan itu dilontarkan Ribka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Komisi IX DPR RI bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito dan Direktur Utama PT. Biofarma Honesti Basyir pada Rabu (13/1/2021).
"Bisa saja itu bukan Sinovac yang dikasih kan kita enggak tahu semuanya, jangan ada dusta di antara kita," kata Ribka.
Di sisi lain, Ribka melanjutkan, Jokowi tidak bakal mengalami kesulitan jika ditemukan masalah ke depan imbas dari suntikan tersebut. Pasalnya, Jokowi bersama tokoh lainnya dilengkapi dengan fasilitas kesehatan masyarakat yang prima.
"Kalau Pak Jokowi jadi contoh demonstratif begitu disuntik orang pertama, kita semua tahu kalau itu Sinovac, kalau ada apa apa? Ya memang dokternya saja yang ngikuti ada berapa, rumah sakit siap tetapi yang [ada di daerah] di ujung-ujung sana, susah," tutur Ribka.
Sikap itu disampaikan Ribka berlatar pada pengalamannya saat menjabat Ketua Komisi IX. Saat itu, dia mengingat, terdapat sejumlah vaksin yang ditemukan bermasalah dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.
"Yang tadinya vaksin untuk polio malah [jadi] lumpuh layu, yang kaki gajah jadi mati 12 [orang] di Sindangaaya sana di Jawa Barat,” kata dia. ***
