Pengamat Politik Endus Keretakan PDIP-Jokowi

JAKARTA - Pengamat Politik dari Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, membaca adanya keretakan komunikasi antara PDIP dengan Jokowi yang perlahan-lahan akan makin besar. Sikap tegas legislator senior fraksi PDIP di DPR RI terkait dengan vaksinasi menjadi signal yang terbuka di awal tahun 2021.

"Saya membaca ada kekecewaan dari PDIP yang mungkin belum bisa diungkapkan secara terang-terangan," kata Jeirry dalam sebuah webinar yang dikutip GoNews.co, Minggu (17/1/2021).

Jeirry mengungkapkan, signal serupa sebenarnya pernah muncul di masa sebelumnya, sehingga, "kalau situasi seperti ini terus terjadi, saya kira kekecewaan ini makin lama makin kuat,".

"Apalagi kalau menjelang tahun-tahun ke depan yang peristiwa-peristiwa poliknya akan makin banyak," kata Jeirry.

Jeirry berharap, sikap politik yang ditunjukkan Ribka dapat menumbuhkan pola pengawasan DPR yang lebih baik dan substantif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga DPR tidak menjadi sebatas 'tukang stempel' pemerintah, dan kualitas legislasi serta kulaitas demokrasi menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama, direktur Lingkar Mardani Ray Rangkuti menduga, akan ada Ribka-Ribka lain di DPR RI.

"Ketidak seimbangan komunikasi antara presiden (Jokowi, red) dengan fraksi, mungkin dalam hal ini adalah PDIP, akan berimplikasi dengan kemungkinan diberinya keleluasaan kepada anggota fraksi untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas. Sampai kapan, ya sampai ada keseimbangan baru. Sampai ada perhatian kembali dari presiden kepada PDIP," kata Ray.

Sebagai informasi, webinar tersebut digelar GIAD dan Formappi dengan mengangkat tajuk 'Debut DPR di Awal Tahun 2021, Dari Ribka hingga Cakapolri'. Webinar digelar pasca penyataan anggota Komisi IX fraksi PDIP DPR RI Ribka Tjiptaning tetang vaksin menjadi perhatian publik, dan diterimanya surat presiden (surpres) oleh pimpinan DPR RI yang berisi nama tunggal calon kepala Kepolisian Republik Indonesia (kapolri).

Para peneliti dan pegiat demokrasi dalam webinar berharap, DPR bisa menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri dengan betul-betul menggali substansi visi reformasi Polri.

Untuk diketahui, penetapan calon tunggal kapolri dalam hal ini Listyo Sigit, oleh presiden Jokowi, juga disoroti oleh anggota Komisi III DPR RI fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan. Trimedya menyebut bahwa sosok Komjen Listyo yang pernah menjadi ajudan presiden Jokowi bukanlah sosok dengan prestasi menonjol. Listyo, belum pernah menjabat kapolda di Mapolda kelas A, dan juga tak tercatat pernah meraih Adhi Makayasa seperti Tito Karnavian di era sebelumnya.

"Tapi dengan dia menjadi ajudan presiden, itu sudah prestasi luar biasa (juga, red)" kata Trimedya dalam lansiran sindonews.com.

Meski begitu, rerata anggota Komisi III dikabarkan telah 'menerima' nama Listyo. Ini diketahui dari penuturan ketua Komisi III DPR RI yang juga politisi PDIP, Herman Herry, dalam rekaman suara yang diterima GoNews.co beberapa hari lalu.***