Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lawan Uji Coba Timnas Indonesia Alami Perubahan
Sepakbola
15 jam yang lalu
Lawan Uji Coba Timnas Indonesia Alami Perubahan
2
PDIP Bisa Usung Capres 2024 Tanpa Koalisi, Ganjar atau Puan?
Politik
24 jam yang lalu
PDIP Bisa Usung Capres 2024 Tanpa Koalisi, Ganjar atau Puan?
3
Penjarakan Nasabah Gara-gara Salah Transfer Rp51 Juta, Begini Penjelasan BCA
Hukum
24 jam yang lalu
Penjarakan Nasabah Gara-gara Salah Transfer Rp51 Juta, Begini Penjelasan BCA
4
Skuad Timnas Jalani Vaksinasi, Nades: Berjalan Normal dan Lancar
Sepakbola
15 jam yang lalu
Skuad Timnas Jalani Vaksinasi, Nades: Berjalan Normal dan Lancar
5
Wapres: Vaksin Itu Penting Bagi Atlet
Olahraga
24 jam yang lalu
Wapres: Vaksin Itu Penting Bagi Atlet
6
Soal Tuan Rumah Olimpiade 2032, Status Indonesia Ditingkatkan
Olahraga
22 jam yang lalu
Soal Tuan Rumah Olimpiade 2032, Status Indonesia Ditingkatkan
Home  /  Berita  /  Politik

MK Lanjutkan Sidang Belasan Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020

MK Lanjutkan Sidang Belasan Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020
Hakim MK, Saldi Isra saat menanyakan surat Risma kepada pihak termohon KPU Surabaya dalam sidang sengketa Pilkada Surabaya yang digelar secara daring di MK, Selasa (2/2/2021) lalu. (foto: ist./mkri via antaranews.com)
Jum'at, 05 Februari 2021 13:42 WIB
JAKARTA - MK (Mahkamah Konstitusi) RI menggelar sidang lanjutan untuk 17 permohonan perselisihan hasil pilkada (pemilihan kepala daerah) 2020, pada Jumat (5/2/2021), di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

16 diataranya yakni; Pilkada Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Pandeglang, dan Tangerang Selatan, Raja Ampat, Manokwari Selatan, Nunukan, Malinau, Karimun, Lingga, Batam, Banggai, Morowali Utara, dan Tojo Una-Una.

Agenda sidang sidang kali ini adalah mendengar jawaban termohon KPU, keterangan pihak terkait dan Bawaslu. Sebelumnya, MK telah menggelar sidang sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan oleh permohon, pengesahan alat bukti dan penetapan pihak terkait.

Ads

MK memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada tanggal 18 Januari 2021, lalu. Jika ditotal, sudah ada 132 permohonan perselisihan hasil Pilkada yang sudah diregistrasi.

Mengutip antaranews.com, putusan sela diagendakan digelar pada tanggal 15 - 16 Februari 2021, sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada tanggal 19 Februari - 18 Maret 2021 dan diputus pada tanggal 19 - 24 Maret 2021.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Politik, Nasional, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwww