Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Fraksi PKS Desak Jokowi Batalkan Perpres Legalisasi Miras
Hukum
17 jam yang lalu
Ketua Fraksi PKS Desak Jokowi Batalkan Perpres Legalisasi Miras
2
Pelatih Kepala Pelatnas Pencak Silat SEA Games 2021 Meninggal Dunia
Olahraga
18 jam yang lalu
Pelatih Kepala Pelatnas Pencak Silat SEA Games 2021 Meninggal Dunia
3
Fraksi PAN Sarankan Presiden Cabut Izin Investasi Miras
Hukum
21 jam yang lalu
Fraksi PAN Sarankan Presiden Cabut Izin Investasi Miras
4
Lantik 9 Pejabat, Menpora Ingatkan Perbaikan Tata Kelola Birokrasi
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Lantik 9 Pejabat, Menpora Ingatkan Perbaikan Tata Kelola Birokrasi
5
Ramai RUU Pemilu dan Revisi UU ITE, Formappi Soroti Koordinasi Kemenkumham dengan Presiden serta 'Manutnya' DPR
Politik
20 jam yang lalu
Ramai RUU Pemilu dan Revisi UU ITE, Formappi Soroti Koordinasi Kemenkumham dengan Presiden serta Manutnya DPR
6
Dewas KPK Artidjo Alkostar Meninggal, LaNyalla: Beliau Sosok Panutan Luar Biasa
Peristiwa
17 jam yang lalu
Dewas KPK Artidjo Alkostar Meninggal, LaNyalla: Beliau Sosok Panutan Luar Biasa
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Perintahkan Nasdem Dukung Pilkada Serentak 2024, Ini Alasan Surya Paloh

Perintahkan Nasdem Dukung Pilkada Serentak 2024, Ini Alasan Surya Paloh
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat bersama Gubernur DKI, Anies Baswedan. (Foto: Istimewa)
Sabtu, 06 Februari 2021 13:18 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak di 2024.

Keputusan itu diambil berdasarkan arahan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Paloh beralasan, saat ini Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan berupaya memulihkan ekonomi.

"Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2/2021).

Ads

Surya Paloh merasa perlu untuk menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan dan fokus menghadapi pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

"Sebagai partai politik, Nasdem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan. Namun, Nasdem menilai kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya," urainya.

Oleh karenanya, ia mengarahkan agar Fraksi Partai Nasdem DPR mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu.

Sikap ini tentu berbanding terbalik dengan sebelumnya, di mana Nasdem menjadi salah satu yang ngotot UU Pemilu harus direvisi.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa sebelumnya menyatakan, revisi UU Pemilu perlu dilakukan mengacu pada 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu.

Selain itu, terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, juga mengatur penundaan Pilkada di September 2020 menjadi Desember 2020.

"Nah dua hal itu menjadi salah satu faktor urgensi kedua UU itu perlu direvisi," kata Saan Mustopa, Sabtu lalu (30/1).***

wwwwww