Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar Dikabarkan Meninggal Dunia
Peristiwa
8 jam yang lalu
Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar Dikabarkan Meninggal Dunia
2
Deretan Artis, Politisi dan Wartawan yang Jualan Kopi hingga Barista Indonesia yang Meracik Kopi di Luar Negeri
Umum
22 jam yang lalu
Deretan Artis, Politisi dan Wartawan yang Jualan Kopi hingga Barista Indonesia yang Meracik Kopi di Luar Negeri
3
Jadi Presiden KMLI, Atta Halilintar: Terima Kasih Babeh Bamsoet
Umum
24 jam yang lalu
Jadi Presiden KMLI, Atta Halilintar: Terima Kasih Babeh Bamsoet
4
Rachmad Darmawan Sudah Pimpin Latihan Madura United FC
Sepakbola
22 jam yang lalu
Rachmad Darmawan Sudah Pimpin Latihan Madura United FC
5
Dua Pemain Persija Cerita Soal Vaksin Covid 19
Sepakbola
23 jam yang lalu
Dua Pemain Persija Cerita Soal Vaksin Covid 19
6
Hadapi Piala Menpora 2021, Persija Latihan Perdana di Sawangan
Sepakbola
23 jam yang lalu
Hadapi Piala Menpora 2021, Persija Latihan Perdana di Sawangan
Home  /  Berita  /  Riau

Jokowi Ingin Pemilu Tahun 2024, Untuk Persiapan Gibran Jadi Gubernur DKI?

Jokowi Ingin Pemilu Tahun 2024, Untuk Persiapan Gibran Jadi Gubernur DKI?
Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. (foto: istimewa)
Kamis, 11 Februari 2021 11:24 WIB
PEKANBARU - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan mencurigai bahwa Presiden Jokowi ingin memajukan anaknya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang.

Pasalnya, Gibran saat ini menjabat sebagai Walikota Solo usai menang di Pilkada 2020, sehingga Gibran memiliki waktu untuk mempersiapkan diri maju di Pilkada DKI Jakarta.

Sebab, Demokrat melihat terjadi perubahan sikap pemerintah dari mendukung dan kemudian menolak pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Ads

"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (11/2).

Menurut Irwan, banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait sikap tidak konsisten pemerintah dan DPR terkait RUU Pemilu ini. Pasalnya, pemerintah dan seluruh parpol di DPR tak menolak keberadaan RUU Pemilu saat dimasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menilai kecurigaan bahwa pemerintah dan DPR hanya memikirkan kepentingan kekuasaan dalam langkah menyetop pembahasan RUU Pemilu merupakan hal yang susah untuk dibantah.

"Apalagi revisi UU Pemilu ini kan sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam prolegnas prioritas 2020. Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan?" ujarnya.

Lebih lanjut, Irwan memastikan sikap Demokrat tetap konsisten mendorong pembahasan RUU Pemilu. Ia menegaskan partainya menolak Pilkada Serentak yang seharusnya digelar 2022 dan 2023 digeser menjadi 2024. ***

Editor:Hasbullah Tanjung
Sumber:Cnnindonesia.com
Kategori:Politik, Riau
wwwwww