Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
Nasional
18 jam yang lalu
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
2
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
Hukum
17 jam yang lalu
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
3
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
Hukum
16 jam yang lalu
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
4
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
Politik
15 jam yang lalu
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
5
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
Olahraga
11 jam yang lalu
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
6
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Umum
10 jam yang lalu
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Home  /  Berita  /  Politik

Masih Banyak Praktik 'Balas Jasa', Kepala Daerah Diminta Hati-hati Buat Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Masih Banyak Praktik Balas Jasa, Kepala Daerah Diminta Hati-hati Buat Kebijakan Pemulihan Ekonomi
Ketua DPD RI, LaNyalla M Mattaliti bersama Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. (Foto: Humas)
Kamis, 11 Februari 2021 12:15 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepala daerah hati-hati dalam membuat kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Kebijakan Jokowi itu disampaikan saat Rapat Koordinasi dengan kepala daerah.

Menurut LaNyalla, kebijakan tersebut positif, namun dalam kunjungan kerjanya ke daerah, masih banyak hambatan ekonomi di daerah.

"Saya mendukung langkah presiden di tengah pandemi ini agar ekonomi dapat terus berjalan dengan positif," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis (11/2/2021).

Ads

"Tetapi dalam kunjungan kerja saya ke sejumlah daerah, masih banyak contoh kasus hambatan ekonomi di daerah. Ini yang harus menjadi perhatian serius eksekutif," ungkapnya.

LaNyalla menyebut masih ada hambatan ekonomi di daerah terkait monopoli, kartel, dan kebijakan unfair (tidak adil) kepala daerah terhadap pengusaha tertentu di daerah, yang diduga berkaitan dengan praktik 'balas jasa' saat Pilkada kepada pemodal kepala daerah terpilih. "Ini kan ujungnya menghambat ekonomi, karena adanya praktik unfair yang dilakukan kepala daerah, yang begini-begini, presiden harus tahu," ungkapnya.

Padahal, lanjut mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu, pemerintah harus mendorong aktivitas perekonomian di daerah untuk menopang kinerja ekonomi nasional. Sebab, terhambatnya aktivitas ekonomi di daerah, sama dengan semakin terpuruknya aktivitas ekonomi nasional, dan konsekuensinya, terjadi kontraksi ekonomi lebih dalam lagi.

Sebaliknya, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu berharap aktivitas ekonomi terus digenjot untuk menekan laju inflasi. "Semua harus berjalan. Selain penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing, perekonomian di daerah juga harus terus didorong bahkan ditingkatkan untuk menekan laju inflasi," kata LaNyalla.

Ia meminta kepada semua daerah mulai meningkatkan produktivitas ekonominya di berbagai sektor unggulan untuk membuat ketahanan dan kekuatan baru. "Jadi pasca-pandemi kita siap menghadapi kenormalan seperti biasa," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Kalimantan Timur di Istana Negara Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Selain penanganan Covid-19, pesan penting Presiden Jokowi, agar kiranya tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat melemahkan kegiatan perekonomian di daerah, terutama kebijakan yang menghambat pelaku usaha untuk terus menggerakkan roda perekonomian di daerah melalui aktivitasnya.***

wwwwww