Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
'Dear' AHY, Jika Merasa Istana Campur Tangan maka Lakukanlah Ini!
Nasional
11 jam yang lalu
Dear AHY, Jika Merasa Istana Campur Tangan maka Lakukanlah Ini!
2
Terkuak, Eko Sudah Tidak Latihan di Markas Pelatnas Olimpiade Sejak Juli 2020
Olahraga
19 jam yang lalu
Terkuak, Eko Sudah Tidak Latihan di Markas Pelatnas Olimpiade Sejak Juli 2020
3
Moeldoko Kudeta Demokrat, SBY Ajak Kadernya 'Perang'
Politik
21 jam yang lalu
Moeldoko Kudeta Demokrat, SBY Ajak Kadernya Perang
4
Pernah Laporkan Abu Janda, Kini Haris Pratama Dicopot dari Jabatan Ketua Umum KNPI
Politik
22 jam yang lalu
Pernah Laporkan Abu Janda, Kini Haris Pratama Dicopot dari Jabatan Ketua Umum KNPI
5
Ngaku Bandel, Sori Endah: Harus Ada Solusi Terbaik
Olahraga
18 jam yang lalu
Ngaku Bandel, Sori Endah: Harus Ada Solusi Terbaik
6
Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP
Politik
21 jam yang lalu
Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Polemik SKB 3 Menteri, Wacana Daerah Istimewa Minangkabau Kembali Bergema

Polemik SKB 3 Menteri, Wacana Daerah Istimewa Minangkabau Kembali Bergema
Ilustrasi istana Pagarruyuang. (foto: Istimewa)
Jum'at, 19 Februari 2021 19:25 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wacana pembentukan Sumatra Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM), kembali muncul ke permukaan disela polemik tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang seragam Sekolah yang terbit usai kasus jilbab non Muslim di SMKN 2 Padang. Bahkan di media sosial, kini berseliwearan formulir dukungan untuk Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau melalui aplikasi google form.

Wacana tentang Daerah Istimewa Minangkabau ini, pada mulanya mencuat ke permukaan publik sejak tahun 2014 lalu. Adalah Dr. Mochtar Naim, sosiolog ternama yang menjadi inisiator.

Pada saat itu, ia bersama dengan beberapa tokoh lainnya, sempat mendeklarasikan wacana DIM ke publik. Bahkan pada 2016, Mochtar Naim dan tim berhasil merampungkan perumusan naskah akademik RUU Perubahan Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau.

Ads

Diwawancari Wartawan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumatra Barat Kamis 19 Februari 2021, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, mendukung keinginan itu dan upaya masyarakat terkait dengan pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau.

Meski demikian, ia berharap dan meminta kepada tokoh Sumbar yang punya pemikiran sama agar dapat seiring selangkah datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasinya.

"Saya dukung keinginan dan upaya masyarakat itu. Saya minta kepada tokoh masyarakat Sumbar ini, agar seiring selangkah datang ke DPR menyampaikan aspirasinya, tidak hanya saya," kata Guspardi.

Menurut Guspardi, saat ini di Komisi II sedang dilakukan perevisian terhadap UU Provinsi. Karena, UU itu tidak cocok lagi pada masa dewasa ini. Karena, UU pembentukan Provinsi termasuk Sumbar itukan berdasarkan RIS tahun 1958.

Karena kita Negara berdasarkan UUD 1956, tentunya harus mengacu pada itu. Sudah ada komitmen Komisi II untuk semua Provinsi yang sudah habis masa waktunya seperti Papua yang berakhir pada 2021.

Anggota Fraksi PAN DPR, Guspardi Gaus. (foto: Istimewa)

"Saya adalah anggota pansus daripada UU provinsi Papua. Sumbar juga merupakan prioritas bagi Komisi II, termasuk juga NTB, NTT dan Bali. Dan memang, DIM sebelumnya sudah diprakarsai oleh pak Mochtar Naim agar bagaimana Sumbar ke depan, didasari oleh undang-undang nya itu berdasarkan Daerah Istimewa Minangkabau," ujar Guspardi.

Guspardi menyampaikan, saat ini Bali juga akan diberikan hak istimewanya dengan kekhasan pariwisatanya. Nah, kita sebetulnya lebih prioritas sebetulnya jika dibandingkan dengan Bali. Karena, kita satu-satunya masyarakat yang berdasarkan matrilineal. Kemudian, kekhasan adatnya itu berkulindan dengan agama .

"Nggak ada yang begini rata-rata. Coba lihat dimanapun Provinsi lain. Ini adalah kekhasan. Kalau di Minang, kalau dia orang Minang pasti Islam, kalau dia keluar dari Islam, dia tidak Minang lagi. Itu adalah kekhasan yang dibuat. Jangan marah orang lain dengan apa yang sudah menjadi jati diri Minang itu. Kan, ada juga yang memplesetkan dikatakan Ham, lah apa lah. Khebinekaan harus dihargai," tutup Guspardi.***

wwwwww