Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
Nasional
18 jam yang lalu
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
2
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
Hukum
17 jam yang lalu
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
3
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
Hukum
16 jam yang lalu
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
4
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
Politik
15 jam yang lalu
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
5
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
Olahraga
11 jam yang lalu
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
6
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Umum
10 jam yang lalu
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Kemendagri Pantau Posko PPKM Mikro Tingkat Desa

Kemendagri Pantau Posko PPKM Mikro Tingkat Desa
Ditjen Bina Pemdes Kemendagri saat menyampaikan keterangan secara virtual terkait tim pemantau Posko (pos komando) PPKM Mikro tingkat Desa tahu 2021, Sabtu (20/2/2021). (foto: ist./puspen kemendagri)
Sabtu, 20 Februari 2021 19:02 WIB
JAKARTA - Dirjen (Direktur Jenderal) Bina Pemdes (Pemerintahan Desa) Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Yusharto menyatakan, pihaknya telah menerjunkan tim pemantau Posko (pos komando) PPKM Mikro di tingkat Desa.

"Pada umumnya semua Desa sudah mulai bergerak, dan kami (dari) hari ke hari juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan pembentukan posko di tingkat desa," kata Yusharto dalam keterangan Puspen (Pusat Penerangan) Kemendagri yang dikutip GoNews.co, Sabtu (20/2/2021).

Puspen Kemendagri menjelaskan, Ditjen Bina Pemdes juga sudah melakukan beberapa percepatan diantaranya menyelesaikan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPKM Mikro.

Ads

"Kita sudah meminta kepada kepala desa, sebelum mendapatkan Perdes ini, sudah bisa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang lebih simpel. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti kepala desa tidak mengalami masalah dalam penerapan anggaran, nanti setelah itu baru ditetapkan dalam Perdes dengan melibatkan Anggota BPD yang ada di tingkat desa," kutipan keterangan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Kemendagri telah menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Inmendagri tersebut juga mengatur mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan. Sementara untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.

Posko di tingkat desa dan kelurahan memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Pemerintahan
wwwwww