Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Bantu Karena Tak Terima Diputus Pacar, Gadis Ini Malah Dicabuli Dukun
Hukum
20 jam yang lalu
Minta Bantu Karena Tak Terima Diputus Pacar, Gadis Ini Malah Dicabuli Dukun
2
Meraup Berkah di Tanjakan Maut Sitinjau Laut Melalui Akun Youtube
Umum
21 jam yang lalu
Meraup Berkah di Tanjakan Maut Sitinjau Laut Melalui Akun Youtube
3
Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Cipondoh, 5 Warga Diamankan Polisi
Peristiwa
19 jam yang lalu
Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Cipondoh, 5 Warga Diamankan Polisi
4
Menghilang 1,5 Bulan, Pria di Aceh Ditemukan Tinggal Kerangka Dekat Gubuk
Peristiwa
21 jam yang lalu
Menghilang 1,5 Bulan, Pria di Aceh Ditemukan Tinggal Kerangka Dekat Gubuk
5
Bawa 20 Paket Besar Ganja, Warga Kuranji Padang Dicokok Petugas
Hukum
21 jam yang lalu
Bawa 20 Paket Besar Ganja, Warga Kuranji Padang Dicokok Petugas
6
Pj Kepala Daerah 22/23 Kewenangan Siapa? Azis Syamsuddin Dorong Pembahasan
Politik
20 jam yang lalu
Pj Kepala Daerah 22/23 Kewenangan Siapa? Azis Syamsuddin Dorong Pembahasan
Home  /  Berita  /  Politik

DPD RI Minta Pemerintah Ajak Buruh Membangun Konsensus Bersama

DPD RI Minta Pemerintah Ajak Buruh Membangun Konsensus Bersama
Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin. (Foto: Istimewa)
Minggu, 28 Februari 2021 21:30 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, meminta buruh dan pekerja yang tergabung dalam organisasi buruh untuk berbesar hati dalam membangun kesepakatan dengan pemerintah pasca ditetapkannya Peraturan pemerintah turunan UU Omnibus Law Ciptaker.

"Sebagai sesama warga bangsa, kami harap semua elemen bangsa untuk bijaksana dalam menyikapi situasi sosial dan ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Sedikit saja kegaduhan akan sangat merugikan proses pemulihan ekonomi kita," ujar Sultan B Najamudin, Sabtu (27/02/2021).

Oleh karenanya, menurut mantan ketua HIPMI bengkulu ini, buruh dan pemerintah harus mencari jalan kelua yang win-win solution. Kami percaya rekan-rekan Buruh tidak ingin terkesan mengedepankan keinginannya saja, demikian juga pemerintah harus berimbang terhadap semua kepentingan dalam memutuskan suatu kebijakan.

"Setiap kita pasti menghendaki kebaikan dari sebuah kebijakan, hanya saja hampir tidak ada kebijakan publik yang bisa total mengakomodir keinginan semua pihak. Terutama di tengah Pandemi Covid-19 ini, Harus ada jalan tengah yang proporsional dalam menerima setiap kondisi yang ada," ujar Sultan.

Menurutnya, dengan dibatalkannya rencana investasi oleh beberapa Penanaman Modal Asing (PMA) beberapa waktu lalu harus dijadikan bahan introspeksi kita bersama, bahwa sensitivitas iklim sosial dan politik bangsa sangat signifikan mempengaruhi "mood" investor dalam memutuskan untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia.

"Mari kita bersatu dan sudahi polemik yang tidak produktif. Tidak ada pemerintahan yang menghendaki rakyatnya sendiri hidup dengan suasana kebatinan yang tidak bahagia. Di zaman yang setiap aspek kehidupan sedang dilanda kesulitan, kita semua harus bijak, guyub, rukun dan saling bergandeng tangan," ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini memotivasi.

Lebih lanjut, Sultan mengingatkan bahwa, rekan-rekan buruh merupakan jantungnya ekonomi nasional yang wajib dilindungi oleh negara. Jika buruh berhenti bekerja, bisa dibayangkan bagaimana nasib ekonomi kita yang sedang lumpuh hari ini karena berbagai macam faktor.

Seperti diketahui bahwa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) mengkritisi keberadaan keempat PP Ketenaga kerjaan yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah. Presiden KSPI Said Iqbal bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk menunda pemberlakuan 4 PP itu, sekalipun telah ditandatangani.

Menurut Said, pemerintah seharusnya menghormati proses judicial review atau uji formil dan uji materiil UU Cipta Kerja yang kini tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).***

wwwwww