Kasus Suap Libatkan Petinggi Kemenkeu, Kinerja Perpajakan Harus Dievaluasi Besar-besaran

JAKARTA - Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah kembali memudar akibat kasus suap di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementrian Keuangan yang tengah garap KPK.

Kasus suap yang melibatkan oknum petinggi Direktorat Jenderal Pajak di Kemenkeu tersebut, mengingatkan kembali akan kasus korupsi pajak triliunan yang dilakukan Gayus Tambunan.

Demikian diungkapkan Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Anis Byarwati. "Ini ironi, ditengah kesulitan pandemi kembali terjadi kasus dugaan suap puluhan miliar yang menyengsarakan rakyat, uang yang harusnya masuk ke kas negara demi kesejahteraan rakyat" dalam keterangan tertulisnya, yang diterima GoNews.co, Senin (08/3/2021)

Anggota DPR RI Komisi XI ini juga menambahkan, legitimasi pemerintah untuk memungut pajak akan semakin melemah jika peran pemerintah untuk kemaslahatan rakyat masih banyak belum dirasakan. "Sulit untuk membangun kesadaran pajak yang baik, ketika pengelola negara sendiri tidak menunjukkan moralitas, reputasi, dan kinerja yang baik untuk melakukan tanggung jawab dasarnya dalam pengelolaan negara dan melayani public," ujar Anis.

Menurutnya perlu evaluasi besar besaran dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah. "Data shoftfall pajak setiap tahun yang tidak kunjung membaik bisa jadi indikator adanya permasalahan segera harus dibenahi, pengawasan internal dari Kementrian Keuangan perlu diperkuat" katanya.

Masalah shortfall penerimaan perpajakan ini menurut Anis, tidak hanya terjadi tahun 2020 efek pandemi Covid-19. "Bahkan bisa kita lihat shortfall pajak di tahun 2018 mencapai Rp108,1 triliun dan di tahun 2019 mencapai Rp245,5 triliun," ujarnya.***