Upaya Perampasan Partai Demokrat Ternyata Pengaruhi Investasi

JAKARTA - Dampak dari upaya kekuatan eksternal untuk merampas Partai Demokrat (power grab) secara sewenang-wenang dan kecenderungan pembiaran oleh otoritas yang berkuasa, mulai terasa di bidang keuangan.

Hal ini tercermin dalam indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menurun. Jika ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dan memunculkan persepsi bahwa perampasan oleh kekuasaan bisa terjadi pada siapa saja. Pemerintah diharapkan bersikap adil menggunakan landasan hukum dan bukan mencari-cari justifikasi politik.

Demikian benang merah webinar Proklamasi Democracy Forum (PDF) seri ke-11 yang menghadirkan ahli sosio-teknologi Prof. Sulfikar Amir, dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, pelaku pasar modal David Sutyanto, analis politik Syarwi Pangi Chaniago, mantan wartawan senior Syahrial Nasution dan Kabalitbang DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo, Senin (8/3/2021). Webinar ini dimoderatori oleh Sekretaris Balitbang PD Muslim Andri.

Bagi Prof. Sulfikar Amir, 'Demokrasi adalah rules of the games diantara para pelakunya, bukan abstrak'. Karena itu, kualitas demokrasi bergantung pada kualitas partai-partai politik sebagai aktor utama. "Pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial tergantung pada kualitas demokrasi, dan karenanya pada kualitas partai politik," ujarnya.

Ia juga mengaku cemas melihat upaya perampasan kepemimpinan Partai Demokrat. "Dalam agraria, dikenal land grab, atau perampasan tanah oleh pihak yang berkuasa," kata Prof. Sulfikar.

Dalam politik, hal ini menurutnya menjadi power grab, salah satu ciri negara otoriter. Apalagi ada indikasi ini dilakukan secara terorganisasi. Sinyalemen ini juga dibenarkan pelaku pasar modal David Sutyanto. Ia menjelaskan tentang hubungan yang kuat antara kualitas demokrasi dan iklim investasi. Dalam paparannya, terlihat kualitas demokrasi Indonesia terus turun hingga kini Indonesia masuk dalam kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy).

Menyoroti upaya pencaplokan Partai Demokrat oleh pihak eksternal yang dekat dengan kekuasaan, menurut David membuat iklim investasi menjadi hot. "IHSG yang tadinya hijau menjadi merah. Saya berharap Pemerintah menyikapi isu ini dengan serius dengan tidak mengesahkan hasil kegiatan yang ilegal, untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi," tukasnya.

Sementara itu, Analis politik Syarwi Pangi Chaniago juga berharap Pemerintah mau bertindak adil, rasional dan bijaksana. Meskipun, melihat pola intervensi kekuasaan pada partai-partai politik selama ini, Pangi agak skeptik terhadap sikap pemerintah atas isu KLB ilegal tersebut.

Direktur Eksekutif VoxPol Research and Consulting Center ini menyoroti belum adanya respon dari Presiden Jokowi, padahal Kepala KSP Moeldoko yang terlibat dalam upaya perampasan Partai Demokrat ini merupakan salah satu pembantu terdekatnya. Pernyataan normatif Menko Polhukam Mahfud MD dibaca Pangi sebagai cermin sikap ambigu Pemerintah. "Jika penolakan publik menguat, Pemerintah akan menggunakan pendekatan hukum untuk menolak hasil KLB ilegal," kata Pangi.

Ia juga memprediksi, jika sebaliknya yang terjadi maka, Pemerintah bisa saja mencari justifikasi politik untuk mengesahkan KLB ilegal ini.

Mantan wartawan senior Syahrial Nasution menuturkan pengamatannya dari lokasi KLB ilegal di Deli Serdang. Setelah menguraikan kronologi kejadian dan situasi lapangan, Syahrial berkesimpulan, "Ini jelas-jelas perampasan dan pemaksaan kehendak menggunakan kekerasan, dan dibiarkan oleh aparat yang berwenang."

Menggunakan big data analytics, Kabalitbang PD Tomi Satryatomo menunjukkan pemetaan perang narasi untuk mempengaruhi opini publik antara kubu Partai Demokrat dan para pelaku KLB ilegal. Pada kubu Partai Demokrat, terlihat percakapan terjadi secara alamiah oleh akun-akun lembaga dan individu, sementara pada kubu KLB ilegal, percakapan dilakukan secara masif oleh akun-akun anonim. "Ini mengindikasikan Partai Demokrat menghadapi kekuatan di dunia maya yang memiliki sumber daya sangat besar," urai Tomi.***