Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Bantu Karena Tak Terima Diputus Pacar, Gadis Ini Malah Dicabuli Dukun
Hukum
20 jam yang lalu
Minta Bantu Karena Tak Terima Diputus Pacar, Gadis Ini Malah Dicabuli Dukun
2
Meraup Berkah di Tanjakan Maut Sitinjau Laut Melalui Akun Youtube
Umum
21 jam yang lalu
Meraup Berkah di Tanjakan Maut Sitinjau Laut Melalui Akun Youtube
3
Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Cipondoh, 5 Warga Diamankan Polisi
Peristiwa
19 jam yang lalu
Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Cipondoh, 5 Warga Diamankan Polisi
4
Menghilang 1,5 Bulan, Pria di Aceh Ditemukan Tinggal Kerangka Dekat Gubuk
Peristiwa
21 jam yang lalu
Menghilang 1,5 Bulan, Pria di Aceh Ditemukan Tinggal Kerangka Dekat Gubuk
5
Bawa 20 Paket Besar Ganja, Warga Kuranji Padang Dicokok Petugas
Hukum
21 jam yang lalu
Bawa 20 Paket Besar Ganja, Warga Kuranji Padang Dicokok Petugas
6
Pj Kepala Daerah 22/23 Kewenangan Siapa? Azis Syamsuddin Dorong Pembahasan
Politik
20 jam yang lalu
Pj Kepala Daerah 22/23 Kewenangan Siapa? Azis Syamsuddin Dorong Pembahasan
Home  /  Berita  /  Politik

Beda dengan Zulhas, PKB Anggap Soal Prabowo-Sandi Jadi Menteri Normal

Beda dengan Zulhas, PKB Anggap Soal Prabowo-Sandi Jadi Menteri Normal
Waketum PKB, Jazilul Fawaid. (Foto: Istimewa)
Kamis, 25 Maret 2021 13:38 WIB
JAKARTA - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyindir capres dan cawapres yang kalah dalam Pilpres 2019 bergabung menjadi bagian di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PKB menilai bergabungnya Prabowo-Sandiaga sebagai menteri masih normal. "Hemat saya soal bergabung dalam pemerintahan bukanlah masalah, asal etika demokrasi tetap ditegakkan, tidak mengarah pada otoritarianisme dan tirani. Sampai saat ini, saya melihatnya masih dalam batas normal saja, hanya memang kekuatan civil society makin melemah," ucap Waketum PKB Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Kamis (25/3/2021).

Jazilul menyebut demokrasi hanya perangkat agar partisipasi warga terserap dalam kebijakan pemerintah. Menurutnya, semua pihak memiliki tanggung jawab agar demokrasi berjalan dengan baik.

"Demokrasi hanyalah perangkat agar partisipasi warga terserap dalam kebijakan negara, tidak boleh menang-menangan, apalagi culas, jangan terjadi tirani mayoritas. Pepatah Jawa 'asu gedhe menang kerahe' (anjing yang besar menang perkelahian)," katanya.

Zulhas sebelumnya menyampaikan pidato kebangsaan ditayangkan di YouTube Zulkifli Hasan, Rabu (24/3). Dia bicara soal demokrasi culas hingga menyinggung capres dan cawapres yang kalah dalam Pilpres 2019 kini menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada awal pidatonya, Zulhas bicara tentang kebijakan ekonomi yang cenderung liberal dan pro terhadap asing. Zulhas kemudian bicara soal demokrasi yang dianggapnya jauh dari musyawarah mufakat. Zulhas menyebut Pilkada hingga Pilpres menunjukkan demokrasi culas alias curang dan hanya berpikir menang.

"Termasuk cara kita dalam menyelenggarakan demokrasi yang kian meninggalkan semangat musyawarah mufakat sebagaimana diamanatkan sila ke-4 dalam Pancasila. Pilkada 2017, 2018, Pileg dan Pilpres 2019 serta Pilkada serentak 2020 yang telah lalu telah menunjukkan kepada kita karakter demokrasi yang culas dan hanya berpikir menang-menangan," ujarnya.

Zulhas menyayangkan perpecahan itu sudah telanjur terjadi. Padahal persaingan capres-cawapres sudah berakhir, bahkan pihak yang kalah bergabung ke yang menang.

"Persaudaraan kebangsaan yang terganggu, setelah pemenang Pilpres diperoleh, pada akhirnya yang kalah bergabung juga dengan penguasa. Capres dan cawapres penantang, keduanya kini menjadi menteri juga, bergabung dengan Presiden yang terpilih. Tidak ada berkuasa dan tidak berkuasa, semua menjadi satu. Sementara konsekuensi terbelahnya masyarakat menjadi kubu-kubu telanjur terjadi," ucapnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww