PKS Desak OJK, BI dan Himbara Bikin Terobosan Atasi Ketimpangan

SURABAYA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti ketimpangan (in equality) dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Timur, Kamis (1/4/2021).

Kunjungan kerja spesifik ini sendiri dilakukan dalam rangka Sosialisasi UU CIPTA KERJA dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Bank Indonesia.

Hadir juga dalam acara ini Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisioner OJK, Wakil Gubernur Jawa Timur, BPS, Bulog, dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Menanggapi paparan dari BI, OJK, BPS dan Himbara, Anis Byarwati yang juga Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan tentang masalah ketimpangan yang terjadi akibat pandemi covid 19.

Anis menyoroti data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020, dimana angka pengangguran sangat tinggi. Dan tingginya angka pengangguran akibat pandemi covid-19 ini di dominasi oleh masyarakat miskin yang jumlahnya 54%, sedangkan masyarakat menengah jumlah penganggurannya 39%, dan masyarakat kaya jumlahnya 7%.

Data ini dengan jelas menegaskan bahwa pengangguran di Indonesia separuhnya adalah masyarakat miskin. Menurut Anis, hal ini menuntut program-program yang dicanangkan pemerintah seharusnya menyasar masyarakat miskin.

“Jadi kalau kita melihat paparan program-program yang dipaparkan tadi, yang ingin betul-betul ingin saya tekankan, semestinya program-program tersebut dapat memperbaiki angka ketimpangan,” tutur Anis.

Selain itu, Anis juga menyoroti penurunan pendapatan yang lebih banyak dirasakan oleh masyarakat kelas menengah dan masyarakat miskin.

Jika dikaitkan dengan WFH (Work From Home), data menunjukkan yang melakukan WFH sebagian besarnya adalah pekerja berpendapatan tinggi yang jumlahnya 47%.

Sedangkan masyarakat miskin harus berjibaku dengan tingginya working hour atau mencari pekerjaan sampingan.

Itu sebabnya ketimpangan selalu linier dengan kerentanan menghadapi covid. Semakin besar ketimpangan disuatu daerah, maka semakin rentan masyarakat di daerah tersebut terpapar covid-19.

“Saya kembali mengingatkan agar program-program yang digulirkan pemerintah harus benar-benar menyasar masyarakat miskin yang paling terdampak dengan pandemic,” ucapnya menekankan.

Anis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini kemudian mengangkat data sakernas terkait dengan pengguna e-commerce di Indonesia yang menyebutkan bahwa 63,39% pengguna e-commmerce merupakan masyarakat kaya, 34,62% masyarakat menengah dan hanya 18,92% penggunanya masyarakat miskin.

Anis tidak memungkiri bahwa teknologi e-commerce memang membantu pemulihan ekonomi, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat miskin sangat kecil dibandingkan dengan masyarakat kalangan menengah dan kalangan atas.

Anis menilai, perlu ada terobosan baru untuk mengangkat masyarakat miskin yang paling terdampak dan harus berjibaku disaat orang-orang berada melakukan WFH.

“Pemerintah harus mencari terobosan dan memikirkan program apa yang bisa menyasar kelompok miskin agar bisa mengangkat kondisi ekonomi mereka dan benar-benar enjadi solusi untuk mereka,” tutupnya. ***