Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
KPK OTT Walikota Tanjung Balai, Erwin Syahfutra: Kita Apresiasi Meski Telat
Peristiwa
15 jam yang lalu
KPK OTT Walikota Tanjung Balai, Erwin Syahfutra: Kita Apresiasi Meski Telat
2
Tak Berani Cabut Izin XL Axiata, Arief Poyuono: Menkominfo Johnny G Plate Layak Direshuffle
Politik
16 jam yang lalu
Tak Berani Cabut Izin XL Axiata, Arief Poyuono: Menkominfo Johnny G Plate Layak Direshuffle
3
Pendiri NU Hilang dari Kamus Sejarah, PKB: Jangan Lupa Jasa Ulama, Kemendikbud Bisa Kualat
Pemerintahan
15 jam yang lalu
Pendiri NU Hilang dari Kamus Sejarah, PKB: Jangan Lupa Jasa Ulama, Kemendikbud Bisa Kualat
4
Penundaan India Terbuka, Untungkan Hafiz/Gloria
Olahraga
14 jam yang lalu
Penundaan India Terbuka, Untungkan Hafiz/Gloria
5
Kepala BNSP Bantah Larang Dewan Pers Lakukan UKW
Peristiwa
14 jam yang lalu
Kepala BNSP Bantah Larang Dewan Pers Lakukan UKW
6
Gempa Magnitudo 6,4 di Nias, Getarannya Terasa di Sidimpuan dan Padang
Peristiwa
18 jam yang lalu
Gempa Magnitudo 6,4 di Nias, Getarannya Terasa di Sidimpuan dan Padang
Home  /  Berita  /  Internasional

UU Diubah, Putin Bisa Nambah 2 Periode, Pak Jokowi Gimana?

UU Diubah, Putin Bisa Nambah 2 Periode, Pak Jokowi Gimana?
Presiden Rusia, Vladimir Putin. (gambar: ist./sputnik/alexei druzhinin/kremlin/reuters/cbsnews)
Selasa, 06 April 2021 12:20 WIB
MOSCOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin, menandatangani Undang-Undang untuk mengubah konstitusi negara yang akan memungkinkan dirinya mencalonkan diri untuk dua masa jabatan enam tahun lagi atau memberi dirinya kesempatan untuk tetap berkuasa hingga tahun 2036, pada Senin.

CBS News melansir, Putin telah menjalankan negara selama lebih dari dua dekade. Di masa Putin, ruang kebebasan berpendapat dirasa sempit lantaran tindakan keras terhadap lawan politik dan masyarakat sipil.

Salinan Undang-Undang baru tersebut diunggah di situs informasi hukum pemerintah. Sebelum Undang-Undang baru, Putin akan diminta untuk mundur setelah masa jabatan keempat dan saat ini pada 2024.

Putin mengatakan bahwa dirinya adalah "penjamin keamanan negara dan stabilitas domestik" dan bahwa negara harus menghindari gejolak politik. "Rusia telah memenuhi rencananya dalam hal revolusi," katanya sebagaimana dikutip GoNews.co, Selasa (6/4/2021).

Di Indonesia, penambahan masa jabatan presiden juga sempat menjadi diskursus. Analis menyebut, ini sebagai agenda sentralisasi kekuatan negara agar Indonesia bisa menghadapi krisis akibat pandemi yang tak jelas ujungnya. Sementara itu, negara-negara di dunia termasuk Indonesia bersama WHO (World Health Organization) tengah mewaspadai munculnya pandemi baru selain Covid-19.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Internasional, Politik
wwwwww