Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kader IMM Diharapkan Jadi Pemuda Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Wirausaha
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Kader IMM Diharapkan Jadi Pemuda Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Wirausaha
2
Beri Kuliah Umum di UNNES, Amali Kembali Ingatkan Pentingnya Sport Science
Olahraga
21 jam yang lalu
Beri Kuliah Umum di UNNES, Amali Kembali Ingatkan Pentingnya Sport Science
3
Tak Punya Biaya Lagi, Dedek Bayi Pengidap Omfalokel Terpaksa Keluar dari RSUD Arifin Achmad
Peristiwa
4 jam yang lalu
Tak Punya Biaya Lagi, Dedek Bayi Pengidap Omfalokel Terpaksa Keluar dari RSUD Arifin Achmad
4
Sindir Komisaris PT Pelni, Tokoh Papua: Bocah Ini Agamanya Gak Jelas, Kok Nuduh Ulama Radikal
Pemerintahan
8 jam yang lalu
Sindir Komisaris PT Pelni, Tokoh Papua: Bocah Ini Agamanya Gak Jelas, Kok Nuduh Ulama Radikal
5
Kritik Keras MUI ke PT Pelni soal Pembatalan Pengajian: Bentuk Nyata Arogansi Kekuasaan!
Peristiwa
8 jam yang lalu
Kritik Keras MUI ke PT Pelni soal Pembatalan Pengajian: Bentuk Nyata Arogansi Kekuasaan!
6
Tiga Kandidat Pelatih eFootball Indonesia
Sepakbola
24 jam yang lalu
Tiga Kandidat Pelatih eFootball Indonesia
Home  /  Berita  /  Nasional

RUU PKS jadi Korban, Politisi Golkar Minta Pimpinan Parpol Kembali ke Jati Diri Bangsa

RUU PKS jadi Korban, Politisi Golkar Minta Pimpinan Parpol Kembali ke Jati Diri Bangsa
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa (tengah) dalam diskusi tentang radikalisme di Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021). (foto: zul/gonews.co)
Selasa, 06 April 2021 11:17 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menyebut, telah terjadi polarisasi idiologi nasional kebangsaan di lingkungan Parpol (partai politik) yang berpengaruh pada pembidanan kebijakan dan perundangan. Tarik ulur RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) menjadi bukti nyata.

"RUU PKS itu diusulkan sudah begitu lama, bahkan sudah masuk prolegnas sampai hilang, sekarang masuk lagi. Itu contoh terjadi polarisasi ideologi," kata Agun kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip GoNews.co, Selasa (6/4/2021).

Agun mengatakan, upaya perlindungan terhadap wanita, terhadap anak, itu menjadi kebutuhan dalam konteks demokrasi kekinian, dalam konteks digitalisasi dan sebagainya.

"Terjadi tarik-menarik tarik-menarik kepentingan dua pihak yang bertentangan, berlawanan. Ada yang tetap menyatakan bahwa sepertinya perempuan itu harus nurut-ikut aja begitu, kan ga bisa lagi," ujar Agun.

Menurutnya, polarisasi idiologi di kalangan partai politik adalah penyakit yang berujung pada tak representatifnya suatu perundangan terhadap aspirasi dan kebutuhan rakyat. Ia mendorong agar polarisasi idiologi itu diakhiri, agar proses mebidani perundangan tak lagi terkontaminasi pragmatisme.

"Jadi sudahlah, buat para pimpinan partai politik harus kembali kepada jati diri bangsa kita, bahwa kita adalah sebuah bangsa yang berideologi kan Pancasila, sebuah bangsa yang menganut UUD 1945," pungkas politisi Golkar itu.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, DKI Jakarta
wwwwww