RUU PKS jadi Korban, Politisi Golkar Minta Pimpinan Parpol Kembali ke Jati Diri Bangsa

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menyebut, telah terjadi polarisasi idiologi nasional kebangsaan di lingkungan Parpol (partai politik) yang berpengaruh pada pembidanan kebijakan dan perundangan. Tarik ulur RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) menjadi bukti nyata.

"RUU PKS itu diusulkan sudah begitu lama, bahkan sudah masuk prolegnas sampai hilang, sekarang masuk lagi. Itu contoh terjadi polarisasi ideologi," kata Agun kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip GoNews.co, Selasa (6/4/2021).

Agun mengatakan, upaya perlindungan terhadap wanita, terhadap anak, itu menjadi kebutuhan dalam konteks demokrasi kekinian, dalam konteks digitalisasi dan sebagainya.

"Terjadi tarik-menarik tarik-menarik kepentingan dua pihak yang bertentangan, berlawanan. Ada yang tetap menyatakan bahwa sepertinya perempuan itu harus nurut-ikut aja begitu, kan ga bisa lagi," ujar Agun.

Menurutnya, polarisasi idiologi di kalangan partai politik adalah penyakit yang berujung pada tak representatifnya suatu perundangan terhadap aspirasi dan kebutuhan rakyat. Ia mendorong agar polarisasi idiologi itu diakhiri, agar proses mebidani perundangan tak lagi terkontaminasi pragmatisme.

"Jadi sudahlah, buat para pimpinan partai politik harus kembali kepada jati diri bangsa kita, bahwa kita adalah sebuah bangsa yang berideologi kan Pancasila, sebuah bangsa yang menganut UUD 1945," pungkas politisi Golkar itu.***