Golkar Masih Dorong Airlangga untuk Konstestasi Politik 2024

"Kalau menurut saya berat, itu kan harus merubah UUD. Relatif berat kalau menurut saya. Resonansi politiknya akan tinggi," kata Azis kepada wartawan di kediamannya, Selasa (13/4/2021).

Itu merupakan pandangan pribadi Azis, sementara sikap resmi Beringin, "Belum lah," kata politisi muda Golkar yang duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Koordinator bidang Politik dan Keamanan itu kepada GoNEWS.co. Begitu juga mengenai konvensi.

Sejauh ini-dalam konteks politik 2024, tegas Azis, partainya masih mendorong sosok Ketua Umumnya sendiri, Airlangga Hartarto.

Golkar sendiri tercatat memiliki kekuatan setara 14,79 kursi di DPR RI dari Pileg 2019 menurut data PARA Syndicate. Setingkat di bawah PDIP dengan 22,26 persen kursi di DPR RI. Sementara syarat ambang pencalonan presiden berdasarkan pasal 222 UU Pemilu 2017 sebesar 20 persen kursi.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), Idris Laena menegaskan, fraksinya tegas berpandangan sama dengan Mahkamah Konstitusi bahwa amandemen terbatas UUD 1945 tidak mungkin dilakukan. Sebab, merubah satu pasal akan otomatis bersinggungan dengan pasal yang lain, penambahan kewenangan satu lembaga akan memicu tuntutan sama dari lembaga lain.

"Ada yang menduga untuk membuka peluang presiden dapat menjabat tiga periode meskipun hal ini telah diklarifikasi oleh Presiden Jokowi. Prinsipnya, bicara tentang amandemen UUD Negara 1945 meskipun wacananya adalah amandemen terbatas, perlu disikapi dengan hati-hati," kata Idris kepada GoNEWS.co, Minggu (11/4/2021).***