KLHK Diharap Kembali jadi Mitra Komisi VII

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Eddy Soeparno, mengusulkan agar KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) kembali menjadi mitra komisinya.

"Kami merasa bahwa kami perlu diberikan penguatan dengan adanya mitra lain di antaranya adalah mitra lingkungan hidup karena itu sangat terkait dengan pertambangan dan migas," kata Eddy dikutip dari cnnindonesia.com, Sabtu (8/5/2021).

Sebelumnya, Kementerian LHK memang mitra Komisi VII. Tapi, sejak awal periode 2019-2024, Kementerian LHK diputuskan bermitra kerja dengan Komisi IV yang membidangi pertanian. Di sisi lain, baru-baru ini Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) juga harus lepas dari kemitraan dengan Komisi VII lantaran dilebur ke Kemendikbud menjadi Kemendikbud Ristek RI.

"Sehingga praktis mitra dari Komisi VII hanya satu kementerian saja ESDM," kata politisi PAN itu.

Permohonan penambahan mitra Komisi VII tersebut sebelumnya disampaikan oleh Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Pasca meratifikasi perjanjian NDC (Nationally Determined Contributions) terkait iklim, kata Roro Esti, Komisi VII akan sulit jika hanya bermitra dengan Kementerian ESDM. Roro memohon agar Komisi VII diberikan lebih dari satu mitra kerja.

"Intinya pimpinan, menurut saya akan kurang efektif jika Komisi VII ini hanya bermitra dengan satu kementerian. Mengingat juga ada total 33 kementerian dan 11 komisi di DPR RI. Logikanya, satu komisi bermitra dengan 3 kementerian ketika kita bagi rata-rata. Maka dari itu saya mohon sekali pertimbangan dari pimpinan DPR untuk dapat menambah mitra yang tentunya cocok untuk Komisi VII baik di sektor energi, lingkungan ataupun ristek," ujarnya.

Jika tidak, menurut Roro, lebih baik Komisi VII dibubarkan saja atau dilebur dengan komisi lain. "Dengan tujuan agar kami dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal dan sebaik mungkin,".

"Dan kalau tidak demikian, saya rasa lebih baik Komisi VII dibubarkan saja. Lebih baik kita digabungkan dengan komisi lain saja. Jadi saya mohon, saya mohon sekali pertimbangannya. Terima kasih," pungkas Roro.***