WN China Masuk Indonesia saat Masyarakat Dilarang Mudik, Netty: Pemerintah Kurang Peka

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti masuknya WN China ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik.

Diizinkannya warga negara China ke Indonesia, menurut politisi PKS itu, pemerintah seakan kurang peka disaat masyarakat sedang sensitif akibat dilarang mudik.

"Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19," demikian kata Netty kepada GoNews.co, Sabtu (08/05/2021).

Sebelumnya, kata Netty, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengonfirmasi sebanyak 85 Warga Negara China dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pada Selasa (04/05/2021).

Netty meminta pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN China tersebut dengan gamblang dan apa adanya. "Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia," tukasnya.

"Masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik. Pemerintah seharusnya peka. Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini," ungkapnya.

Netty juga mengingatkan agar pemerintah paham tentang bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai, apalagi varian baru Covid-19 juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia. Untuk itu, istri mantan Gubernur Jabar dua Peridoe itu, meminta pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya WNA ke Indonesia.

"Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat. Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional. Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," pungkas Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini.***