Ini Arahan Jokowi di Rapat Pengawasan Internal Pemerintah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ketidakpuasannya saat membuka peresmian rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ia meminta BPKP dan APIP bisa bekerja optimal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga serta Pemda.

Jokowi menyentil serapan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang masih lamban. Padahal, pemerintah memiliki target yang cukup ambisius agar ekonomi tumbuh di atas 7% pada kuartal II-2021.

"Kalau ini nggak ketemu angka 7% maka untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2021 juga bisa jadi tidak tercapai, walau kita tahu ada ketidakpastian ekonomi global dan ketidakpastian karena pandemi," kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari video Setpres, Sabtu (29/5/2021).

Jokowi juga membahas kualitas perencanaan program tiap kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang masih belum jelas. Masih ditemukan program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. "Tidak jelas sasarannya, anggaran ini mau disasar," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, faktanya di bidang infrastruktur misalnya, "Ada waduk, enggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier. Ada itu saya temukan di lapangan,".

"Ada bangun pelabuhan baru, enggak ada akses jalan ke situ. Apa-apaan? Gimana pelabuhan bisa digunakan? Ada ini, dan tidak hanya satu," kata Jokowi.

"Ini yang harus terus dikawal. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu," imbuh presiden menegaskan.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga menyoroti persoalan akurasi data bantuan sosial yang masih menjadi penyakit kronis di pemerintahan.

"Masalah akurasi data. Masih menjadi persoalan sampai hari ini," kata Jokowi.

Jokowi mengemukakan masalah akurasi data ini berimbas ke berbagai hal. Salah satu contohnya, adalah data penyaluran bantuan sosial yang selama ini dianggap tidak akurat dan masih tumpang tindih.

"Data bansos tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tidak cepat, menjadi lambat. Ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data bantuan lainnya," jelasnya.***