Wawasan Kebangsaan dan Pemberantasan KKN

APA sih masalah besar yang dihadapi oleh bangsa ini saat ini? Apakah masalah rendahnya wawasan kebangsaan atau tingginya angka korupsi, kolusi dan nepotisme? Menurut saya kedua-duanya sama-sama bermasalah dan kedua-duanya sama-sama saling terkait dimana karena rendahnya wawasan kebangsaan terutama di kalangan para pejabat dan ASN di negeri ini maka korupsi dan kolusi serta nepotisme benar-benar menjadi-jadi seperti tidak terkendali sehingga tindakan yang tidak terpuji tersebut saat ini benar-benar sudah kelihatan menggurita.

Kalau di zaman orde baru, tindakan KKN tersebut lebih banyak terjadi di lembaga eksekutif tapi sekarang sudah melebar kepada lembaga-lembaga lain seperti lembaga legislatif dan yudikatif. Situasi semakin bertambah parah dengan munculnya para pengusaha yang benar-benar sangat berfikir pragmatis dan berorientasi untuk mencari dan mendapatkan rente yang sebesar-besarnya. Sebagai contoh; kita benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana bantuan sosial untuk membantu jutaan orang miskin di negeri ini oleh menteri dan para pembantunya bukan lagi mereka tilep tapi sudah mereka rampok secara besar-besaran.

Keadaan kita lihat semakin bertambah runyam dengan adanya praktek kolusi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dengan para pengusaha yang benar-benar merugikan rakyat dan bangsa serta negara ini. Jadi, sudahlah di satu sisi APBN kita mereka kuras dengan cara-cara yang licik juga sumberdaya alam kita mereka rampok lewat tangan-tangan pengusaha yang mereka tunjuk dan percayai.

Dan agar tindakan mereka tidak dibongkar dan terbongkar, mereka telah berusaha untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK secara sistimatis, atau mereka berlindung di balik kelemahan KPK yang ada saat ini. Dan supaya perilaku buruk mereka tidak dikutak-kutik oleh masyarakat luas maka mereka membuat mainan dengan melontarkan berbagai isu diantaranya tentang masalah intoleransi dan radikalisme serta lemahnya wawasan kebangsaan agar masyarakat luas tidak lagi terfokus perhatiannya kepada masalah dan bencana besar yang telah dan akan ditimbulkan oleh praktek KKN yang mereka lakukan.

Dengan kata lain, mereka telah mencoba untuk mengalihkan perhatian rakyat dan atau masyarakat kepada masalah intoleransi dan radikalisme serta masalah yang menyangkut wawasan kebangsaan. Kita jelas tidak bisa mengingkari bahwa hal itu memang ada. Tapi ibarat api, yang namanya KKN itu sekarang benar-benar sudah menyala dan membakar rumah bangsa ini dengan hebatnya, sementara masalah intoleransi dan radikalisme serta masalah menyangkut wawasan kebangsaan masih bisa kita kendalikan.

Untuk itu kita meminta kepada pemerintah dan kepada semua pejabat di negeri ini supaya bersikap jujur serta fokuslah terlebih dahulu kepada pemberantasan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme karena masalah ini benar-benar sudah sangat-sangat merugikan dan merusak kehidupan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini.

Untuk itu kepada pemerintah dan DPR kita meminta supaya mengamandemen kembali UU KPK serta memperkuat kembali eksistensi dari lembaga anti rasuah tersebut dan mengganti seluruh personil KPK yang ada saat ini dengan orang-orang baru yang lebih segar dan militan agar bangsa dan negara ini bisa bangkit dan bisa lebih maju. Karena, kita juga ingin bangsa ini selain diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain, negara kita bisa tampil memimpin dunia dengan idiologi pancasilanya, karena dengan idiologi ini kita akan bisa menebar rahmat dan manfaat serta kemaslahatan bagi seluruh bangsa-bangsa dan negara yang ada di dunia.

Untuk itu menurut saya lebih baik para menteri dan para pejabat di negeri ini termasuk menteri agama supaya lebih memprioritaskan kegiatan untuk pemberantasan KKN di instansi yang mereka pimpin karena bagaimana kita akan percaya kepada orang yang akan memberikan wawasan kebangsaan kepada kita kalau mereka-mereka yang memberi wawasan kepada kita itu adalah pejabat atau orang-orang yang instansinya juga dikenal sarat dengan praktik-praktik tidak terpuji karena di sana dikenal dan diketahui sangat banyak tikusnya.***

Penulis:

Anwar abbas

Wakil Ketua Umum MUI