Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Pertanyakan Keseriusan Sri Mulyani dalam Menyelamatkan Garuda
Politik
20 jam yang lalu
DPR Pertanyakan Keseriusan Sri Mulyani dalam Menyelamatkan Garuda
2
Ketimbang Berkonflik Internal, ETOS Minta KPK Fokus Jebloskan Azis Syamsudin ke Penjara
Hukum
15 jam yang lalu
Ketimbang Berkonflik Internal, ETOS Minta KPK Fokus Jebloskan Azis Syamsudin ke Penjara
3
Kisah Pilu Perjalanan Rahmat: Erwin Abdullah: Ular, Ikan Arwana dan Badik Itu Banyak Menolong
Peristiwa
22 jam yang lalu
Kisah Pilu Perjalanan Rahmat: Erwin Abdullah: Ular, Ikan Arwana dan Badik Itu Banyak Menolong
4
Ketua DPD RI Dapat Gelar Mia Ogena Yi Saragau dari Kesultanan Buton
Politik
20 jam yang lalu
Ketua DPD RI Dapat Gelar Mia Ogena Yi Saragau dari Kesultanan Buton
5
Presiden Targetkan Bogor Capai Kekebalan Komunal Agustus 2021
Kesehatan
24 jam yang lalu
Presiden Targetkan Bogor Capai Kekebalan Komunal Agustus 2021
6
Toyota Resmi Jual Raize 1.200 cc, Harga Mulai Rp 202 Jutaan
Ekonomi
12 jam yang lalu
Toyota Resmi Jual Raize 1.200 cc, Harga Mulai Rp 202 Jutaan
Home  /  Berita  /  MPR RI

Polemik TWK KPK jadi Momentum Sosialisasi 4 Pilar pada ASN, Menurut Demokrat

Polemik TWK KPK jadi Momentum Sosialisasi 4 Pilar pada ASN, Menurut Demokrat
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan dalam diskusi kebangsaan di Media Center MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021). (foto: ist.)
Senin, 07 Juni 2021 15:49 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Sjarifuddin Hasan atau Syarif Hasan menyatakan, tak lulusnya sejumlah pegawai KPK dalam tes ASN menunjukkan pentingnya program tentang wawasan kebangsaan di lingkungan ASN.

"Mungkin dengan adanya calon ASN yang tidak lolos, itu mungkin saatnya pemerintah harus membentuk satu program khusus, tentang bagaiman menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada ASN," kata Syarief dalam diskusi gelaran kehumasan MPR RI di Media Center MPR RI, Senin (7/6/2021).

MPR, menurut Syarief, memiliki kewenangan menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2014. Sedangkan fungsi sejenis yang dilakukan oleh lembaga lain khususnya yang terkait dengan pengaturan di UU ASN tak cukup jelas.

Sehingga terkait tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK dalam proses alih status menjadi ASN harusnya diawali dengan sosialisasi yang cukup.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, MPR RI, DKI Jakarta
wwwwww