Ma'ruf Amin: Jangan Ada Arahan untuk Memilih Pancasila atau Alquran

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta tak ada pihak yang memerintahkan untuk memilih Pancasila atau Alquran. Ma'ruf menyebut Pancasila dan agama tak boleh dipertentangkan.

"Oleh karena itu, kita tidak boleh mempertentangkan Pancasila dan agama, atau perintah memilih Pancasila atau Alquran," kata Ma'ruf dalam acara 'Darul Mitsaq: Indonesia Negara Kesepakatan' yang digelar Universitas Negeri Jakarta, Senin (7/6).

Ma'ruf menjelaskan sila pertama secara eksplisit menunjukkan Indonesia sebagai negara beragama dan menghormati keberadaan agama.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf turut menyampaikan gagasannya tentang konsep darul mitsaq atau negara kesepakatan.

Ia menjelaskan bahwa perdebatan tentang Islam dan negara juga sudah selesai dilakukan oleh para pendiri negara Indonesia berpuluh-puluh tahun lalu. "Para tokoh Islam pada saat itu pun sudah memberikan argumentasi tentang penerimaan mereka terhadap NKRI yang berideologi Pancasila ini," ujarnya.

Meski demikian, Ma'ruf menyatakan ada sebagian umat Islam di Indonesia saat ini masih belum puas dengan penjelasan tersebut. Bahkan, ada juga yang menolak konsep Pancasila.

Menurutnya, kelompok tersebut juga menggunakan cara kekerasan dalam perjuangannya. "Itu untuk mewujudkan negara Islam atau negara khilafah," katanya.

Ideologi perjuangan yang intoleran dan disertai kekerasan, kata Ma'ruf, turut dipengaruhi oleh gerakan Islam transnasional.

Ia menjelaskan ideologi transnasional memiliki ciri keras dan tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap teks-teks Alquran hingga hadis secara literal dan kaku. "Sehingga mereka memiliki sikap yang intoleran dan radikal, bahkan sebagian mereka memiliki sikap ekstrem dan pengkafiran terhadap kelompok lain yang berbeda," ujarnya.

Pertanyaan 'pilih Pancasila atau Alquran' muncul dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang diikuti pegawai KPK. Sejumlah pihak pun mengkritik pertanyaan tersebut ditujukan kepada para pegawai KPK.***