Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
Hukum
9 jam yang lalu
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
2
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
DPR RI
17 jam yang lalu
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
3
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
Hukum
16 jam yang lalu
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
4
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
Ekonomi
19 jam yang lalu
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
5
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
Hukum
16 jam yang lalu
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
6
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
MPR RI
15 jam yang lalu
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Kemendagri dan KPK Bekali Kepala Daerah 'Jebolan' Pilkada 2020 Mental Anti Korupsi

Kemendagri dan KPK Bekali Kepala Daerah Jebolan Pilkada 2020 Mental Anti Korupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri saat memberi pembekalan anti korupsi terhadap ratusan Kepala Darrah, Kamis (10/6/2021). (foto: ist.)
Jum'at, 11 Juni 2021 05:26 WIB
JAKARTA - Kemendagri RI bersama KPK RI menggelar pembekalan anti korupsi terhadap bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota hasil Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak Tahun 2020.

Turut serta dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri dari ujung maya pada Kamis (10/6/2021). Rangkaian acara ini sendiri berlangsung sejak 7 Juni dan akan ditutup pada 11 Juni, hari ini.

Firli menegaskan dalam kesempatan tersebut, para kepala daerah hendaknya berani menolak tekanan dari donatur mereka di Pilkada lalu. Data KPK menyebut 82,3% kontestan Pilkada 2020 mengaku didanai donatur.

"Kepala Daerah harus punya sikap. Jangan sampai korupsi hanya karena tekanan pihak-pihak yang merasa mereka adalah donatur saat Pilkada," kata Firli sebagai dikutip dari siaran Puspen Kemendagri.

Sejauh ini, kata Firli, KPK telah menangani tak kurang dari 235 orang Eselon I/II/III, 129 orang walikota/bupati dan 21 orang Gubernur. Modus operandi didominasi oleh penyuapan (739 kasus), pengadaan barang dan jasa (236 kasus) dan penyalahgunaan anggaran (50 kasus).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Pemerintahan
wwwwww