Polemik Luhut, Pimpinan MPR Ingatkan Pejabat Pemerintah Agar Memperbaiki Komunikasi Publiknya

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani meminta agar di tengah pandemi Covid-19 yang masih tinggi ini, para pejabat tinggi pemerintahan memperbaiki gaya maupun konten komunikasi publiknya.

Arsul menyoroti ramainya komentar publik baik di media sosial maupun dalam percakapan di group-group terbatas seperti whatsApp group (WAG) yang mempertanyakan, mengkritisi dan bahkan mencela apa yang mereka tangkap sebagai ketidakkonsistenan komunikasi publik tersebut.

Ia menunjuk apa yang ada di media terkait statement Menko Marves Luhut Panjaitan soal Covid terkendali dan kemudian disusul statement Varian Delta Covid-19 tidak terkendali.

Juga soal statement bahwa pemerintah tidak menduga Covid-19 akan naik begitu cepat, tapi belakangan ada statement bahwa Pemerintah sudah duga bahwa Covid-19 akan naik. "Juga di ruang publik ramai dengan statement Menko PMK Muhadjir Effendi tentang darurat militer karena pandemi Covid-19 ini, yang kemudian dikoreksi oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP)," kata Asrul Sani, Sabtu (17/7/2021).

Ia juga mengingatkan bahwa soal komunikasi publik jajaran Pemerintahan, terutama konsistensi dan ketepatan kontennya, harus diperbaiki agar wibawa Pemerintah terjaga.

Upaya pemerintah yang terus dan sedang bekerja mengatasi Pandemi Covid-19 merupakan harapan masyarakat agar Covid-19 supaya menurun memang belum terpenuhi.

Wakil Ketua Umum PPP ini mengemukakan, di satu sisi ikhtiar Pemerintah juga tidak boleh dikecilkan, namun di sisi lain jajaran Pemerintahan juga jangan membuka ruang yang mengurangi apresiasi publik terhadap ikhtiar tersebut dengan konten dan gaya komunikasi publik yang tidak konsisten dan tidak pas.

Arsul Sani mengatakan bahwa beberapa bulan lalu dirinya juga sudah menyuarakan perlunya jajaran Pemerintahan tertentu memperbaiki komunikasi publiknya. Ia melihat sempat membaik. Namun ketika kurva keterpaparan Covid-19 ini naik tajam, problem gaya dan konten komunikasi publik jajaran Pemerintahan muncul kembali. Mungkin karena karakter asli pejabat tertentu yang sulit berubah.***