Kemendagri: Forkopimda Bisa Berikan Pendampingan Pemda Realisasikan Anggaran Covid-19

JAKARTA -Kemendagri menegaskan, percepatan serapan anggaran daerah untuk penanggulangan Covid-19 terus menjadi penekanan berulang.

"Ini sebenarnya selalu diulang-ulang oleh Pak Mendagri. Inmendagri sudah diterbitkan, pendampingan sudah dilakukan," kata Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan kepada GoNEWS.co, Senin (9/8/2021).

Dalam rangka percepatan itu, Mendagri Muhammad Karnavian, Tito juga sudah melakukan roadshow kunjungan kerja ke beberapa daerah dan menggelar rapat koordinasi di setiap daerah tersebut.

Dalam rapat-rapat, kata Benni, Mendagri juga sudah menekankan pentingnya akuntabilitas keuangan daerah.

"Di dalam setiap kunjungan lapangan dan rapat-rapat di dalamnya, Pak Menteri sudah sampaikan bahwa Pemda bisa menyalurkan anggaran untuk Covid-19 dengan pendampingan dari Polri, Kejaksaan dan BPKP," kata Benni.

Jadi, dalam rangka percepatan serapan anggaran daerah untuk pandemi Covid-19 utamanya mengenai bantuan sosial untuk masyarakat, Pemda didorong untuk melibatkan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).

"Pemda ayo bersama-sama berkoordinasi dengan Forkopimda terutama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dan BPKP," kata Benni.

Sebelumnya, Anggota Komisi II Fraksi PAN DPR RI, Guspardi Gaus alias GG, mendorong agar Pemda (Pemerintah Daerah) bisa cepat merealisasi anggaran penanggulangan Covid-19.

Kata GG, jika ada kepala daerah yang takut serapan anggarannya menjadi temuan aparat penegak hukum maka pendampingan sejak awal dari pengawas dan penegakan hukum perlu diberikan.

Seperti diketahui, realisasi anggaran Pemda dalam penanggulangan Covid-19 menjadi faktor penting untuk mendorong ekonomi di setiap daerah tetap bertahan, utamanya dalam mendorong konsumsi rumah tangga masyarakat sebagai penunjang ekonomi nasional.

Sebagai informasi, sebenarnya presiden telah meminta Polri, Kejaksaan Agung dan BPKP untuk mendampingi realisasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19.***