Kerjaan Luhut Kian Numpuk, Kini Jenderal PPKM Itu Pimpin Penyelamatan 15 Danau

JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat tambahan tugas baru dari Presiden Jokowi. Menko Kemaritiman dan Investasi yang saat ini menjadi Komandan PPKM Jawa-Bali itu, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau. Dengan penunjukan ini, kerjaan purnawirawan Jenderal TNI itu, semakin menumpuk.

Penunjukan Luhut itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Perpres tersebut diteken Jokowi pada 22 Juni 2021, namun salinannya baru beredar, kemarin.

Dalam beleid tersebut, tugas Luhut adalah memberikan arahan dan pencapaian, pemantauan dan evaluasi kepada tim dalam penyelamatan danau prioritas nasional. Juga menyampaikan laporan pelaksanaan penyelamatan danau prioritas nasional kepada presiden.

Danau yang harus diselamatkan Luhut tersebar dari Sumatera hingga Papua. Yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Singkarak dan Danau Maninjau di Sumatera Barat, Danau Kerinci di Jambi, Danau Rawa Danau di Banten, Danau Rawa Pening di Jawa Tengah, Danau Batur di Bali, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Kalimantan Timur, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Tempe di Sulawesi Selatan, Danau Matano di Sulawesi Selatan, dan Danau Sentani di Papua.

Sebelum ada tugas ini, sebenarnya kerjaan Luhut sudah menumpuk. Untuk urusan penanganan Covid-19, Luhut punya beberapa jabatan. Yaitu, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), koordinator dalam menangani 8 provinsi dengan kasus Covid tertinggi, dan Komandan PPKM Jawa-Bali.

Selain urusan Corona, Luhut juga ikut andil dalam program pengadaan laptop lokal senilai Rp 17 triliun di Kemendikbudristek. Jebolan korps baret merah ini juga diketahui mengurusi pembelian pesawat tempur dan food estate atau lumbung pangan yang sebelumnya juga dipegang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Belum lagi soal kemaritiman, investasi.

Atas hal ini, julukan menteri segala urusan semakin melekat ke Luhut. Tapi, dia mengaku tak masalah dicap demikian. Sebab, menurutnya, memang begitu kenyataannya. Dia justru merasa lebih gampang dengan banyak posisi itu. Pekerjaan di tingkatan birokrasi bisa diintegrasikan agar setiap persoalan lebih mudah diselesaikan. Dengan kolaborasi semacam itu, biaya bisa dihemat, korupsi bisa ditekan.

"Kalau teman-teman lihat saya banyak urusin sana-sini, karena saya mau yang terlibat yang ada kaitannya, supaya bisa kerja secara terintegrasi," kata Luhut, dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi, secara virtual, 13 April lalu.

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi memastikan, penambahan tugas baru pada bosnya tak akan mengganggu fokus Luhut pada tugas yang lain. Apalagi jika disebut menumpuk. "Karena memang ini kan lingkup Menko Kemaritiman dan Investasi," kata Jodi, ketika dikonfirmasi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Lagi pula, sambungnya, tugas baru ini masih di-back up Ketua Harian. Ketua Hariannya dijabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. "Yang memang berada dalam lingkup koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi," tegasnya.

Selain Luhut, memang ada sejumlah menteri dan kepala badan yang masuk dalam posisi Dewan Pengarah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto misalnya, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua merangkap anggota. Lalu, Kepala Bappenas Suharno Monoarfa sebagai Wakil Ketua Harian II merangkap anggota. Sementara anggotanya ada 15. Terdiri dari 2 Menko, 9 Menteri, 3 kepala badan, dan Panglima TNI.

Sejumlah pejabat di lingkaran Istana yang dikonfirmasi masih enggan memberikan keterangan terkait tambahan job baru Luhut ini. "Besok ya, Bang Ali pelajari dulu," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, tadi malam.

Dari kalangan pengamat menilai, sikap Jokowi yang kerap memberikan kepercayaan kepada Luhut bukanlah hal baru lagi. "Sudah jadi rahasia umum kalau Pak Jokowi dan Luhut itu ibarat terikat satu napas. Separuh napas Pak Luhut itu ada di Pak Jokowi. Separuh napasnya Pak Jokowi ada di Pak Luhut," kata pengamat politik Hendri Satrio.***