Minta Pemda Percepat Belanja APBD untuk Covid-19, Ketua Fraksi Golkar MPR Dukung Airlagga

JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena, mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta pemerintah daerah (pemda) segera mempercepat realisasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Khususnya, belanja dalam rangka penanganan Covid-19 dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Ia mengatakan, langkah dan stategi Airlangga Hartarto untuk mengatasi perekonomian Indonesia sudah sangat tepat.

"Kita patut mengapresiasi upaya Pak Airlangga Hartarto bersama menteri-menteri lain dibidang ekonomi yang bisa mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo. Dimana Presiden menghendaki, agar tahun 2021, pertumbuhan ekonomi RI mengalami kenaikan dan pada Kwartal ke II bisa mencapai 7.07 Persen,(YOY)," ujar Idris Leana, Senin (09/8/2021) di Jakarta.

Artinya kata Idris, target tersebut akan jauh lebih baik dibanding pada Kwartal kedua tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi sebesar 5,3 persen. "Kalau diamati, ini sangat jauh lebih baik. Padahal sama-sama sulitnya, karena masih dalam kondisi masa pandemi Covid-19," urainya.

Dengan Pertumbuhan yang telah dicapai tersebut, kata Legislator dari Dapil Riau II itu, maka secara tidak lansung telah menghindarkan Indonesia dari resesi ekonomi. "Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menghadapi bulan-bulan berikutnya? Yang perlu kita ketahui, pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasioanal dalah konsumsi rumah tangga. Sehingga berbagai stimulus yang diberikan Pemerintah mampu meningkatkan daya beli masyarakat," tukasnya.

"Untuk itu, maka kita sangat mendukung permintaan Pak Airlangga Hartarto, agar Pemda mempercepat realisasi belanja APBD TA 2021, karena sangat membantu masyarakat termasuk bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Perlu dicatat, dari Pagu Dana Transfer Daerah sebesar Rp780,48 yang disiapkan Pemerintah, saat ini baru terserap sekitar Rp373,86 triliun atau 47,9 persen, padahal pelaksanaan anggaran sudah berjalan 8 Bulan," tambahnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto meminta semua Pmda agar seger mempercepat realisasi belanja APBD yang saat ini masih rendah. Hal ini turut tercermin dari realisasi serapan anggaran belanja dari pemerintah pusat untuk daerah melalui pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan percepatan realisasi belanja oleh pemda bukan cuma bisa memberi dampak pada penanganan dampak Covid-19 dan ekonomi masyarakat, tapi juga ekonomi nasional. Pemerintah pusat berharap kondisi ekonomi Indonesia yang mulai pulih dan relatif tumbuh baik mencapai 7,07 persen pada kuartal II 2021 bisa diteruskan berkat konsumsi pemerintah, termasuk di tingkat daerah. "Memasuki 2021 kita terus berada di dalam tren pemulihan," ujar Airlangga.

Di sisi lain, tak hanya meminta pemda mempercepat belanja APBD, Airlangga juga meminta pemda 'putar otak' untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di daerah masing-masing. Tujuannya, agar kebutuhan dana di daerah tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD.

"Salah satu bentuk skema penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," jelasnya.***