Mau Nangis, Legislator Gerindra Dukung Kementan Tetap Punya Badan Penelitian

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Endang SM Thohari menyatakan sependapat dengan Kementan RI agar kementerian soal pangan itu tetap memiliki Balai Penelitian dan Pengembangan sendiri.

Dalam rapat bersama Kementan RI di Jakarta, Rabu (25/8/2021), Endang menuturkan, dirinya bahkan termasuk orang yang ikut merintis Balai Penelitian dan Pengembangan termasuk soal Bio Teknologi Pertanian di era Presiden Soeharto, sekitar 30 tahun silam.

"Balai Biogen yang ada di Bogor itu, saya ikut merintis dari grant pemerintah Jepang yang tadinya sangat sulit, Pak," kata Endang.

Endang menuturkan, "Saya diutus oleh Pak Harto langsung untuk keliling ke badan-badan internasional untuk cari grant, Pak,".

"Tapi setelah sampai di Indonesia, Grant itu dijadikan bancakan, Pak. Terus terang saja. Saya miris. Yang terakhir adalah grant dari Bank Credia Agricole," kata politis Gerindra itu.

Dalam penutup pernyataannya Endang menyatakan permohonan maaf karena ia agak emosional soal ini.

Sebelumnya, dalam kesempatan rapat tersebut Mentan RI, Syahrul Yasin Limpo memohon dukungan Komisi IV agar Balitbangtan yang sebelumnya ada di kementeriannya tidak dipindah ke BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

"Barangkali, kalau toh memang harus pindah ke BRIN, maka itu hanya yang berbasis penelitian dasar sementara untuk pengembangan dan lain-lain masih kita butuhkan berada di Kementan RI," kata Syahrul.

Semua daerah, kata Syahrul, dikawal oleh Litbang karena kondisi pertanian setiap daerah itu berbeda-beda. "Tidak bisa kita samakan Aceh dan Papua, atau Jawa dan Kalimantan," ujar Syahrul.

"Ini memerlukan pendekatan-pendekatan riset sains dan teknologi yang berbeda dan itulah yang dikawal oleh Litbang Kementan selama ini," kata Syahrul.

Lebih jauh, kata Syahrul, dalam satu tahun lebih belakangan, baik diakui ataupun tidak, ketahanan pangan nasional terbilang cukup. "Dan sebetulnya, kita sudah 2 tahun tidak impor," kata Syahrul.

"Dan kalau kita bisa lewati 3 tahun maka sesuai dengan informasi dari FAO kita bisa mendapatkan label masuk pada kondisi negara dengan ketahanan pangan yang kuat, atau swasembada. Itu hanya pernah dicapai di zaman orde baru (era Presiden Soeharto)" kata Syahrul.***