Pengamat: Pemerintah Sebaiknya Memperpanjang Masa Jabatan Ratusan Kepala Daerah

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menyarankan, agar pemerintah memperpanjang masa jabatan 272 kepala daerah saat Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Demikian diungkapkan Ritonga, Senin (27/9/2021) di Jakarta.

Akibat Pilkada 2022 dan 2023 yang ditiadakan, maka terjadi kekosongan sekitar 272 kepala daerah definitif. Hal itu terjadi, karena akan ada 101 daerah yang tidak melaksanakan pilkada 2022 dan 171 daerah pada tahun 2023.

"Sesuai aturan mereka akan diganti oleh penjabat (Pj). Sungguh mengerikan bila ada 272 daerah yang dipimpin Pj. Jumlah ini tentu terbanyak selama Indonesia berdiri. Jokowi akan memegang rekor tertinggi sebagai presiden yang daerahnya dipimpin Pj," ujarnya.

Para Pj, kata Dia, hanya akan melaksanakan tugas rutin. Mereka tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

"Jadi, kalau Pilkada 2022 ditiadakan, maka akan ada 101 Pj di daerah yang selama dua tahun tidak boleh mengambil keputusan strategis. Sementara kalau pilkada 2023 ditiadakan, berarti ada 171 daerah yang dipimpin Pj dan dalam satu tahun daerah itu tidak boleh mengambil kebijakan strategis," tandasnya.

Dalam dua tahun atau satu tahun tidak diperbolehkan mengambil kebijakan strategis maka menurutnya daerah akan mengalami kesulitan. "Apalagi jika ada masalah krusial yang meminta segera diatasi, tentu para Pj tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau hal itu benar-benar terjadi, tentu rakyat di daerah yang akan menderita. Rakyat harus menunggu pemimpin daerah definitif, baru bisa diambil kebijakan strategis atas persoalan yang mereka hadapi," urainya.

Selain itu katanya, pemerintah juga harus menyiapkan 272 Pj. Tentu ini bukan jumlah sedikit yang harus disiapkan menteri dalam negeri. "Masalahnya, apakah tersedia 272 Pj yang benar-benar mumpuni? Untuk ini tentu pemerintah tidak bisa terlalu pede seolah-olah memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Pj pada tahun 2022 dan 2023," tandasnya.

Jika tidak cukup stok Pj yang mumpuni kata Dia, tentu 272 daerah tersebut akan semakin menderita. PJ seadanya dan tidak dapat mengambil kebijakan strategis akan membuat daerah itu makin tertinggal dari daerah lain yang dipimpin kepala daerah definitif.

"Semua itu tentu tidak kita inginkan terjadi. Karena itu, harus dicarikan solusi agar 272 daerah itu nantinya tidak menghadapi krisis kepemimpinan, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19," paparnya.

Untuk itu, Ia berharap, pemerintah perlu mempertimbangkan memperpanjang masa jabatan 272 kepala daerah tersebut. "Suka tidak suka mereka lebih legitimate dari pada penjabat yang ditunjuk pemerintah. Pilihan itu diharapkan dapat menjaga kondusifitas daerah sehingga kelanjutan pembangunan dapat dijaga. Dengan begitu, pemerintah sudah lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan politik jangka pendek," pungkasnya.***