Diskusi Sumpah Pemuda, Ada Dorongan agar Pemerintahan Jokowi Tak Pro Beijing

JAKARTA - Para pemuda bersama aktivis dan politisi menggelar diskusi 'Renungan Hari Sumpah Pemuda ke-93' di Jakarta, Kamis (28/10/2021). Diskursus yang mengemuka, membuka tabir bahwa pengelolaan negara terlalu pro Beijing sehingga pemerintah didorong untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia.

"Saat ini imperialisme baru dari negara khususnya Tiongkok ternyata telah membuat pemerintah kehilangan objektifitasnya dalam rangka menjaga kepentingan Nasional. Subjektifitas penguasa kepada Tiongkok telah menyebabkan banyak sekali konsekuensi-konsekuensi yang merugikan rakyat serta meruntuhkan sendi-sendi ke Indonesiaan yang sudah dibangun sejak Sumpah Pemuda," kata Ferry Juliantono dalam salah satu narasumber diskusi.

Ferry mengatakan, diskusi ini telah membaca bahwa pengelolaan negara hanya untuk segelintir orang dengan memanfaatkan bangsa. "Atau apa yang kita sebut dengan oligarki,".

"Salah satu resolusi yang lahir dalam diskusi ini adalah untuk melawan oligarki ini, sehingga kembali pada Indonesia semua untuk Indonesia," jelas Ferry.

Ferry menjelaskan, resolusi tersebut lahir dalam rangka menjaga kepentingan nasional. Pemerintah diminta untuk kembali dalam posisi mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

"Yang terjadi saat ini bagaimana terlalu subjektif, sebut saja terlalu memihak pada kepentingan Tiongkok. Sehingga menimbulkan konsekuensi negatif bagi negara, seperti mengganggu kehormatan dan kedaulatan bangsa kita, kedua konsekuensi yang diterima dan dirasakan masyarakat Indonesia. Banyak pertambangan yang kemudian sekarang diambil alih oleh swasta, dan perusahaan yang diuntungkan oleh garis kebijakan pro Bejjing ini," ungkapnya.***