Datangi Kemenag Tuntut Yaqut Mundur, Sejumlah Pria Bertopeng: Sarang Korupsi di Dalam Sini!

JAKARTA - Sekelompok orang yang menamakan diri Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai) mendatangi Kementerian Agama (Kemenag). Mereka mendesak Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mundur dari jabatannya.

Dilansir GoNews.co dari detik.com pada Jumat (29/10/2021), tampak massa menggunakan APD sambil memakai topeng Guy Fawkes, yang dikenal lewat komik serta film 'V for Vendetta'.

Sejumlah atribut demonstrasi dibawa massa, dari bendera hingga spanduk bertulisan 'Bubarkan Kementerian Agama #Yaqutpemecahbelahumat'. "Hari ini kita datang memantau masalah kemarin yang sempat viral karena membuat kelompok tertentu menjadi gaduh," kata Koordinator Lapangan Perisai, Ali Hasan.

"Kami dari Pertahanan Ideologis Serikat Islam ingin membantah bahwasanya Kemenag itu milik NU atau kelompok tertentu," sambungnya.

Ali menilai pernyataan Yaqut telah memicu perpecahan di kalangan umat beragama. Dia meminta Yaqut mundur dari jabatan Menteri Agama. "Bahkan hari ini kami dari Perisai ingin menuntut kalau bisa Pak Menteri mundur atau tidak Kemenag dibubarkan karena sudah menjadi sarang korupsi di dalam sini," ujarnya.

Ali mengatakan organisasinya berafiliasi dengan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi). Namun hari ini keduanya tidak menggelar aksi bersama. "Kalau semi mahasiswanya, kami pemudanya. Tapi sama satu serikat islam, serumpun," ujarnya.

Semmi Jakarta Raya sebelumnya mengaku bakal menggelar aksi di kantor Menag Yaqut Cholil Qoumas. Mereka mendesak Menag Yaqut meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya soal 'Kemenag hadiah untuk NU'.

Koordinator Lapangan Semmi Jakarta Raya Muhammad Senanatha mengatakan rencananya aksi ini digelar di kantor Kementerian Agama di Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pukul 13.00 WIB.

"Kalau tuntutan pertama, kami mendesak Gus Yaqut minta maaf atas pernyataan yang kemarin. Karena apa? Karena berbicara pertama, sejarah piagam Jakarta, berdirinya Kemenag. Kalau lihat dari referensi buku yang terlibat di dalam bukan hanya Nahdlatul Ulama," kata Senanatha saat dihubungi, Kamis (28/10).***