PAN Dorong Perbaikan UU Cipta Kerja pasca Putusan MK

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Saleh P. Daulay mengatakan, pemerintah dan parlemen harus segera menginisiasi perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu Ia sampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (26/11/2021).

"Keputusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah final dan mengikat. Karena itu, pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU tersebut. Dan segala amar putusan yang mengikutinya harus ditaati. Termasuk tidak membuat aturan turunan dan tidak membuat kebijakan yang didasarkan atas UU tersebut," kutipan pernyataan Saleh yang dibaca GoNEWS.co.

"Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan. Pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan. Waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal sangat banyak," sambung Saleh.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review omnibus law Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020). MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat.***