Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
Kemenpora
24 jam yang lalu
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
2
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
18 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
3
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Kemenpora
23 jam yang lalu
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
4
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
19 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
5
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
Metropolitan
23 jam yang lalu
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
6
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Sepakbola
18 jam yang lalu
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Maunya Empat Persen, PKS Tak Sepakat Threshold Nol Persen

Maunya Empat Persen, PKS Tak Sepakat Threshold Nol Persen
Ilustrasi massa PKS. (Foto: Istimewa)
Sabtu, 25 Desember 2021 14:40 WIB

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya pemikiran lain soal dorongan agar presidential threshold (PT) menjadi nol persen. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, bahkan tidak sepakat jika PT menjadi nol persen.

Menurut anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII ini, keberadaan ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden atau presidential threshold merupakan bentuk penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang pada Pemilu-pemilu sebelumnya.

"Kalau presidential threshold nol persen, saya tidak sepakat yah. Setidak-tidaknya mungkin harus disamakan dengan parliamentary threshold yaitu sebesar empat persen, atau paling tinggi di angka sepuluh persen," ujar Ahmad Syaikhu, Jumat (24/12/2021).

Meski demikian, mantan Walikota Bekasi periode 2013-2018 tersebut juga menyatakan, PT 20 persen juga tidak baik bagi demokrasi di tanah air. Karena PT 20 persen kerap memunculkan hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memicu polarisasi di masyarakat.

"Dan jika seperti itu, potensi polarisasi rakyat dalam Pilpres sangat besar. Dan akibatnya, sudah kita ketahui bersama dalam pilpres-pilpres sebelumnya," demikian Ahmad Syaikhu.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Olympic, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww