Pemerintah Targetkan Pemerataan Infrastruktur TIK Rampung 2024

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ditargetkan rampung pada tahun 2024. Hal tersebut Ia sampaikan dalam siaran resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (4/1/2022).

Kominfo, kata Johnny, berupaya membangun TIK mulai dari lapisan backbone, middle mile hingga the last mile.

Di level lapisan backbone, Kementerian Kominfo telah melakukan penggelaran jaringan fiber optik. Hingga tahun 2021 telah digelar lebih dari 359 ribu Km jaringan fiber optik baik di darat dan di laut Indonesia, termasuk Palapa Ring sepanjang 12.300 Km.

"Cakupan tersebut masih belum cukup, sehingga penggelaran fiber optik oleh Kominfo dan operator seluler masih harus terus kita lakukan. Di tahun 2022, kita masih membutuhkan penggelaran fiber optic di darat dan di laut untuk menghubungkan semua titik-titik yang belum itu sepanjang sekitar 12.083 KM seluruhnya," jelasnya dikutip GoNEWS.co.

Menurut Menkominfo jaringan tulang punggung Palapa Ring dengan panjang 12.300 Km akan ditambah ekstensi Palapa Ring sepanjang 12.083 KM di darat dan di laut pada tahun 2022. "Dengan demikian, diharapkan penggelaran fiber optic dapat memungkinkan utilisasi infrastruktur tulang punggung nasional menjadi lebih baik," tandasnya.

Menteri Johnny menyatakan, total keseluruhan fiber optik nasional ditargetkan pembangunannya hingga tahun 2022 sepanjang 12.399 Km. Target itu akan melengkapi hampir 370 ribu Km fiber optik yang diperkirakan memiliki panjang lebih dari 9 kali lingkaran bumi.

"Kita membangun jaringan tulang punggung harus selesai dari ujung-ke ujung, kalau tidak selesai dari ujung ke ujung maka utilisasinya tidak akan bisa optimal. Saat ini Kominfo harus melengkapinya karena didorong oleh akselerasi transformasi digital, jika tidak, kita bisa menunggu operator seluler atau operator fiber optik membangunnya tapi entah kapan. Kita tentu tidak bisa menunggunya, kita harus melakukan percepatan," tandasnya.

Di lapisan middle mile pemerintah menargetkan pembangunan microwave link, fiberlink dan satelit untuk pemerataan akses infrastruktur digital. Khusus satelit, Kementerian Kominfo telah menyusun Peta Jalan Satelit Indonesia dengan menyiapkan satu high througphut satelitte atau SATRIA-1.

"Kita harapkan satelit ini akan diletakkan di orbit di kuartal ke-IV tahun 2023. Namun demikian, masih banyak kebutuhan satelit yang harus kita lakukan. Kita sendiri sedang menyusun dan menyiapkannya dengan harapan sampai dengan tahun 2024 nanti kebutuhan satelit kita menjadi lebih baik," ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, makin banyak kapasitas yang disediakan, makin besar pula kapasitas satelit yang dibutuhkan. Namun, terdapat dua keuntungan yang bisa diambil yaitu memperlebar titik layanan dan meningkatkan kecepatan layanan satelit itu sendiri.

"Saat ini Indonesia menggunakan 9 satelit, lima diantaranya satelit nasional dan empat satelit asing, untuk kebutuhan telekomunikasi nasional kita dengan kapasitas total sekitar 50 Gbps untuk seluruh komunikasinya. Tetapi dari 50 Gbps itu, Kominfo sendiri adalah pengguna 27 Gbps atau lebih dari setengah kebutuhan satelit nasional yang saat ini digunakan oleh Kominfo," jelasnya.

Dalam Peta Jalan Satelit, Indonesia membutuhkan sekitar 1 TBps atau 1000 Gbps yang akan dipenuhi melalui SATRIA-1. Saat ini, SATRIA-1 sedang dalam proses produksi baik dari teresterial komponen di darat maupun luar angkasa. Proses itu berlangsung melalui kerjasama BLU BAKTI Kementerian Kominfo dan penyelenggara atau operator.

"Satelit SATRIA-1 (memakai) satelit teknologi dari Prancis, Thales dan rocket launch-nya adalah teknologi Amerika yaitu SpaceX (Space Exploration Corporation)," jelas Menkominfo.

Sementara pembangunan the last mile berupa Base Transceiver Station (BTS) ditargetkan rampung di tahun 2022.

"Kita akan membangun BTS untuk melengkapi seluruh desa dan kelurahan di Indonesia yang totalnya sebanyak 83.218 desa dan kelurahan, 12.548 diantaranya itu blankspot," tandasnya.

Menurut Menkominfo, dari total 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau layanan telekomunikasi, sebanyak 3.435 diantaranya berada di wilayah komersial dan sisanya 9.113 di wilayah terluar, terpencil dan terdepan (3T) atau nonkomersial. Menteri Johnny menargetkan kesemuanya terkoneksi pada tahun 2022.

"12.548 desa dan kelurahan dari total 83.218 itu sedikit presentasenya, tapi dari sisi luas wilayah dan sebaran kehidupan masyarakat lebih dari setengah Indonesia itu blankspot yang harus kita siapkan. Untuk itu, pembangunan BTS yang saat ini sedang berlangsung dan terus berlangsung sampai dengan tahun 2022 nanti kita harapkan di akhir tahun 2022 seluruh desa dan kelurahan yang blankspot Itu sudah terlayani dengan sinyal 4G," jelasnya.***