PKB DPR Berharap Pj Kepala Daerah Tak Jadi Batalion Politik

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesai (DPR RI) Luqman Hakim mengingatkan agar pengisian ratusan penjabat (Pj) tidak dirancang untuk kepentingan partai politik maupun bakal capres-cawapres tertentu dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Hal tersebut Ia sampaikan kepada wartawan, baru-baru ini.

"Ratusan penjabat kepala daerah tidak boleh dirancang untuk menjadi 'batalion politik' yang akan bekerja untuk kepentingan partai atau capres/cawapres tertentu tahun 2024," kata Luqman dalam siaran resmi DPR RI yang dikutip GoNEWS.co di Jakarta, Kamis (6/1/2022)

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan, pengisian penjabat kepala daerah harus memenuhi aspek normatif yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. UU tersebut mengatur bahwa penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan penjabat bupati/wali kota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

"Penunjukan penjabat kepala daerah murni kewenangan presiden dan mendagri. Tidak diperlukan konsultasi apalagi persetujuan DPR. Karena itu, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan presiden dan mendagri," jelas Lukman.***