NU Jauhi Politik, Muhaimin Sulit Jadi Capres?
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dinilai sulit untuk jadi calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Pasalnya, sejak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dipimpin oleh KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, elektabilitas Muhaimin Iskandar makin merosot di masyarakat, terutama dari kalangan warga nahdliyin.
"Komitmen Gus Yahya untuk menjadikan NU lebih terbuka, jelas sangat berpengaruh pada posisi Cak Imin," tutur Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari melalui keterangan persnya yang diterima GoNews.co, Sabtu (12/2/2022) di Jakarta.
Padahal, menurut Sholeh, belakangan ini banyak tokoh nasional yang mulai merapat ke PBNU agar bisa mendapatkan suara dari warga nahdliyin di Pemilu 2024 nanti. "Saat ini semua capres dan cawapres juga sudah melihat NU sebagai potensi untuk mengambil suara, sehingga mereka berlomba-lomba untuk masuk ke pesantren-pesantren, sowan ke kiai-kiai dan berbagai cara lain," katanya.
Sholeh menyarankan agar Muhaimin Iskandar bisa segera merapat ke Gus Yahya, meskipun peluang sudah semakin sempit karena banyak capres dan cawapres yang merapat ke Gus Yahya sejak lama. "Untuk mengkonsolidasikan lagi dari kalangan NU, harusnya Cak Imin sowan ke Gus Yahya atau ajak ngopi bareng lah. Biar nahdliyin melihat antara NU dengan PKB masih ada irisan. Jadi jangan malah menjauh," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya memastikan bahwa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tidak boleh ada lagi struktur PBNU yang maju sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).
Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya sejak sebelum dirinya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU menggantikan KH Said Aqil Siroj maupun setelah Muktamar Lampung yang memastikan dirinya memegang kendali PBNU dalam lima tahun kedepan.***
Kategori | : | Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta |