Sekjen Dorong Peneliti BK DPR Publikasikan Gagasannya di Ruang Publik

JAKARTA - Sekjen DPR RI Indra Iskandar mendorong agar gagasan para peneliti di bawah Badan Keahlian (BK) DPR RI juga dipublikasikan di ruang publik. Demikian disampaikan birokrat asal Aceh itu dalam Rapat Kerja BK DPR RI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

"Di (Badan Keahlian) sini banyak perancang UU, peneliti di pusat-pusat kajian yang ada, tentu alangkah eloknya kalau teman-teman rajin menulis di media luar. Supaya ada warna yang balance yang itu ditampilkan di ruang-ruang publik. Itu akan sangat penting untuk membangun persepsi publik bahwa BK DPR RI ini bukan subordinat dari DPR," harap Indra kepada para perancang maupun peneliti di BK DPR RI, sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari siaran resmi parlemen, Sabtu (19/2/2022).

Menurut Indra, dengan aktif menghadirkan gagasan di ruang publik maka BK DPR RI akan berdiri secara objektif serta memberikan perspektif dari berbagai spektrum yang ada di di DPR. "Kita tahu di DPR banyak sekali warna-warni ideologi, maka Badan Keahlian memberikan nuansa ideologi yang berbeda pula," ujarnya.

Indra menjelaskan, langkah publikasi gagasan peneliti di ruang publik sebagai salah satu kerja yang akan siginifikan berdampak positif terhadap organisasi. Ini juga menjadi bagian dari bentuk lompatan kerja yang dibutuhkan dalam kerangka pikir out of the box guna memenuhi kebutuhan dewan masa kini dan yang akan datang. "Kita sudah lihat di DPR sekarang bahkan di 2024 nanti, akan banyak lagi milenial yang jadi Anggota DPR RI," ujar Indra.

Melakukan lompatan-lompatan kerja, menurut Indra, bisa mencegah BK DPR tertinggal cara melihat masalah dengan generasi milenial yang nanti akan mengisi dewan ke depan. Dengan berpikir out of the box maka setiap hasil riset yang dihasilkan BK DPR RI memiliki output-outcome yang jelas dan menjawab kebutuhan zaman.

Diketahui, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keahlian guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mendukung kinerja DPR RI, maka terdapat dua sasaran program yang harus dicapai. Pertama, terwujudnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Badan Keahlian dengan Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian sebagai indikator kinerjanya. Kedua, terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas, dengan Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian dan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian sebagai indikator kinerjanya.***