Tolak Penundaan Pemilu, Fraksi Gerindra DPR Pilih Patuh Terhadap Konstitusi

JAKARTA - Wacana penundaan jadwal Pemilu 2024 yang diutarakan Ketua Umum PKB Muhaimin Abdul Iskandar (Imin) menimbulkan pro dan kontra di kalangan politikus serta partai politik.

Menanggapi wacana ini, Anggota Komisi II DPR RI yang juga Kapoksi II Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Prasetyo Hadi menegaskan, dirinya memilih untuk mematuhi konstitusi dan aturan yang ada.

Partai Gerindra, kata Dia, juga masih mengamati wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut. "Masih sebatas wacana saja, bukan melalui proses politik di DPR atau MPR," katanya, Selasa (1/3/2022).

Partai Gerindra menurutnya akan mengambil sikap apabila memang sudah ada proses politik yang dilakukan terkait wacana tersebut. "Tentunya Partai Gerindra akan mendengar pertimbangan & menunggu keputusan bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Kami," tandasnya.

Diakuinya, persoalan ini belum ada pembahasan di tingkat Komisi II maupun DPR RI. Sebab, wacana itu hanya ramai di media massa. "Dalam negara demokrasi, setiap orang boleh berwacana. Tetapi Indonesia merupakan negara hukum, kita wajib menjunjung hukum dan konstitusi. UUD 1945 tegas mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Undang-undang juga demikian. Kalau masih wacana tak perlu kita larut pada hal yang belum dibahas," tegasnya.

Ketua OKK DPP Partai Gerindra itu juga mengatakan, apabila hanya asal tunda pemilu dan asal perpanjang masa jabatan para pejabat negara tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, maka ada kemungkinan dan berpotensi timbul krisis legitimasi dan krisis kepercayaan. "Keadaan seperti ini harus dicermati, karena ini dapat menimbulkan konflik politik berpotensi timbul krisis legitimasi yang bisa meluas ke mana-mana," kata Pras.

Prasetyo mengaku juga telah mendapat laporan dan masukan-masukan dari tim nya dan Anggota DPRD yang berada di Dapil nya yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo. Bahwa pada saat Raker Komisi II dalam pengambilan keputusan penetapan waktu Pemilu, masyarakat di dapilnya sudah antusias menyongsong pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 Pileg dan Pilpres, serta Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.

"Saya juga telah dilaporkan tim dapil bahwa setelah pengambilan keputusan penetapan waktu pelaksanaan pemilu 2024, masyarakat siap menyongsong pesta demokrasi dengan gembira agenda besar bangsa 5 tahunan ini, jadi jangan buat masyarakat kecewa atas usulan penundaan pemilu ini.” kata Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VI itu.

Ia juga mengajak seluruh pemimpin negeri untuk fokus menyelesaikan problem yang terjadi pada sebagian besar rakyat yang lebih mendesak untuk segera ditangani, bukan gaduh untuk hal yang tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat.

"Di dapil saya sudah banyak aspirasi masyarakat seperti aturan JHT, kelangkaan minyak goreng, tempe tahu mahal, harga bahan pokok melambung dan segudang permasalahan yang masih dihadapi sebagian besar rakyat kita, ini jauh lebih penting segera ditangani daripada wacana menunda pemilu. Apalagi pemerintah dan DPR sudah sepakat tanggal pelaksanaan pemilu. Marilah seluruh pemimpin negeri, kita fokus menyelesaikan problem masyarakat, bukan gaduh untuk hal yang tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat." tutup Pras

Selain Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar usulan penundaan pemilu juga diamini Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Mereka menyuarakan penundaan Pemilu dengan beragam alasan, mulai dari situasi perekonomian negara sedang sulit dan beberapa implikasi lainya. Pandemi yang sedang merebak dan belum dapat diprediksi kapan akan berakhir.***