DPR Dorong Kemendagri Pungut Biaya dari Kerjasama Data Dukcapil

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKB Luqman Hakim dalam rapat bersama pemerintah di Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022), mendorong agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadikan kerjasama pemanfaatan data kependudukan sebagai bagian dari tambahan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

"Kalau belum ada (PNBP, red), penting untuk dipikirkan, Pak Mendagri. Setahu saya beberapa pihak yang memanfaatkan data kependudukan ini adalah institusi atau instansi komersial, misalnya perbankan. Mereka ada keuntungannya dari pemanfaatan data ini, kalau belum ada PNBP sebaiknya segera diurus agar itu menambahi pendapatan negara kita," kutipan pernyataan Luqman dari siaran parlemen yang dipantau GoNEWS.co.

Dalam kesempatan itu, Luqman menyebut, setidaknya ada 4517 lembaga/instansi yang telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, berdasarkan data yang Ia terima.

Hadir dalam rapat tersebut, Mendagri Muhammad Tito dan sejumlah pejabat utama Kemendagri termasuk Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah.***